FPPD Minta Penyidik Polda Papua Hentikan Kasus DJM

Papua
Bagikan berita ini
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4
    Shares

Jayapura, HonaiPapua.com,- Forum Peduli Pembangunan Demokrasi (FPPD) Papua menilai kasus dugaan korupsi pembangunan Terminal Nabire tahun 2016, tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Djuli Mambaya (DJM) dinilai terlalu di politisasi.

Pasalnya, kasus yang muncul berdasarkan laporan masyarakat ini tertanggal 05 Desember 2016, yang mana saat itu pekerjaan yang dilakukan baru mencapai volume 104,8 atau baru mau dilakukan.

” Setahu saya kasus ini sudah ada sejak lama, kenapa baru dimunculkan mendekati Pilkada. Untuk itu, kami rasa kasus ini dipolitisasi yang ujung-ujungnya merusak aset bangunan milik negara,” kata Ketua FPPD Papua, Panji Agung Mangkunegoro kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (5/6/2018).

Menurutnya, kepolisian seharusnya tidak bisa memfonis seseorang dengan alat bukti yang lemah. Sebab, alat uji yang dipakai untuk mengambil sampel tidaklah tepat, karena akan merusak bangunan yang sudah selesai dikerjakan.

“Jelas hasil test kubus dengan hasil silinder yang diperoleh dari core drill berbeda, jangan menyimpulkan sesuatu berdasarkan alat bukti yang berbeda. Seharusnya kepolisian memakai bukti yang sudah ada sejak awal,” ujarnya.

Benyamin Gurik, aktivis Pemuda KNPI Papua meminta Kapolda Papua untuk memerintahkan Direskrimsus menghentikan kasus dugaan korupsi pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Nabire, karena terkesan dipaksanakan.

“Kami melihat kasus ini terlalu dipaksakan. Kenapa? berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara, lembaga yang berwenang untuk mengungkap kerugian negara itu BPK,” kata Gurik.

“Jadi kalau kasus ini berdasarkan laporan masayarakat, itu masyarakat sapa? inikan statusnya tidak disampaikan pihak kepolisian. Untuk itu, kami minta kepolisian mencermati lebih baik,” tambahnya.

Akibat adanya kasus ini, ujar ia, banyak orang yang memanfaatkan sebagai isu untuk kepentingan lain. Untuk itu, kami minta pihak kepolisian menghentikan kasus ini, jangan memaksanakan.

“Kami bukan menghambat pengungkapan kasus korupsi di Papua, tapi kami minta pemberantasan korupsi jangan mengada-ada seperti saat ini. Ini jelas bukan pendidikan politik untuk masyarakat, ini jelas pembodohan,” ujarnya.

Sementara itu, Stenli Kaisiri, Kordinastor Pengusaha GEL Papua mengatakan dengan adanya kasus ini tentu sangat mencederai hak-hak pengusaha Papua, karena kasus ini terjadi di bulan-bulan ini yang pekerjaan-pekerjaan harus dijalankan.

“Kami minta Kapolda agar kasus ini segera dihentikan karena banyak pekerjaan-pekerjaan di dinas PU yang jumlahnya ratusan pengusaha Papua yang telah di diberikan kesempatan,” kata Kaisiri.

Secara terpisah, Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes.Pol. Edi Swasono ketika dikonfirmasi wartawan via telepon seluler meminta masyarakat untuk mengikuti perkembangan. “Kalau ada panggilan baru akan diperiksa ya,” kata Edi. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *