Bupati : Anggaran Pilkada Di Supiori Tidak Bisa Ditambah/Dikurangi, Harap Pahami

Papua
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Supiori,Honaipapua.com, -Dikarenakan Banyak Potongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Supiori, maka anggaran pelaksanaan Pilkada untuk penyelenggara di Supiori tidak bisa ditambah dan dikurangi. Oleh sebab itu, pihak penyelenggara bersama TNI/POLRI dan Pemerintah sudah menggelar Penandatanganan Berita Acara Restrukturisasi, Kamis (25/6) sore hari.

Penandatanganan Berita Acara Restrukturisasi Oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kapolres dan Kodim 1708 Biak Numfor / foto : Dessy Fina.

“ Setelah kami membahas, menghitung setiap potongan APBD 2020 Supiori, dan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) ada sekitar kurang lebih Rp 50 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) ada sekitar kurang lebih Rp 74 Miliar, dan untuk bantuan sosial lainnya. Jadi, ada sekitar kurang lebih Rp 150 Miliar yang sudah di potong oleh Pemerintah Pusat,”Kata Bupati Supiori, Dr.Jules Warikar,MM kepada media ini.

Hal itulah yang mengharuskan pihaknya tidak bisa menambah lagi jumlah nominal anggaran untuk pihak penyelenggara, dalam hal ini KPU,Bawaslu, dan TNI/Polri. Walaupun demikian, anggaran Pilkada yang sudah NPHD tahun 2019 lalu tidak akan dikurangi dan ditambahi.

“ Kami berharap pihak penyelenggara dapat memahami hal tersebut. Kami juga berharap agar KPU pusat, Bawaslu Pusat, Kemendagri dan Dirjen Keuangan, dari APBN dapat membantu pihak penyelenggara di Supiori,”harapnya.

Hal senada dijelaskan Asisten I Setda Supiori, Hengky Mandosir bahwa tuntutan dari Kemendagri dalam hal ini Dirjen Keuangan Daerah untuk setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi yang melaksanakan Pilkada harus melakukan optimalisasi ulang dana Pilkada, yang sudah menandatangani NPHD 2019 yang lalu.

“ Saat penandatanganan NPHD Tahun 2019, saat itu dalam situasi normal, maka 270 Kabupaten/Kota dan Provinsi yang melaksanakan Pilkada harus restrukturisasi atau pengecekan ulang anggaran. Dimana, anggaran apa saja yang tidak digunakan dalam penanganan COVID-19 itu digeser ke pos anggaran yang lebih penting,”jelasnya.

Dijelaskannya, penggeseran anggaran yang lebih penting itu misalnya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), penambahan Alat Pelindung Diri (APD) untuk pihak penyelenggara Pilkada. Oleh sebab itu, berita acara terkait hal tersebut diminta oleh Dirjen Keuangan Daerah.

“ Sebenarnya penandatanganan berita acara terkait restrukturisasi ini sudah kami gelar kemarin. Namun, dikarenakan kesibukan pihak penyelenggara dalam tahapan verifikasi faktual calon perseorangan di KPU Supiori, maka akhirnya Puji Tuhan sudah kami gelar hari ini, dan giat hari ini sudah saya laporkan kepada Dirjen,”jelasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *