Yosep Titirlolobi.SH : “Penerimaan CPNS Terkesan Cuman Pencitraan, Pemprov PB Lebih Baik Mengangkat 512 Tenaga Honorer Jadi CPNS”

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,Honaipapua.com, -Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga belum lama ini mengatakan tahap pengumuman dan pendaftaran CPNS formasi 2021 akan berlangsung sekitar bulan September hingga Oktober 2021 mendatang dan Gubernur Papua Barat telah mengirimkan usulan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait kuota formasi CPNS tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sorong Yosep Titirlolobi mengatakan bahwa dari pada Pemprov Papua Barat dibawah kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan membuka penerimaan CPNS formasi 2021, terkesan cuman pencitraan, lebih baik Pemprov Papua Barat mengangkat 512 honorer yang sudah mengabdi selama belasan tahun menjadi ASN.

Kepada media ini Selasa (3/8) Kata Yosep, Pemprov Papua Barat tidak perlu lagi melakukan pencitraan dalam penerimaan CPNS formasi 2021 disaat kepemimpinan Gubernur Papua Barat tinggal delapan bulan lagi jabatannya akan berakhir, lebih baik penerimaan CPNS formasi 2021 langsung saja mengakomodir mereka para tenaga honorer 512 orang yang sudah mengabdi selama belasan tahun yang sebelumnya diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Menurut Yosep, mereka yang masuk dalam honorer 512 belum memiliki legalitas yang jelas sebagai ASN itu yang harus diutamakan oleh Pemprov dulu baru buka formasi CPNS yang baru lagi, mengingat honorer 512 mereka seperti dikebri hak-haknya oleh para oknum pejabat yang mempunyai niat terselubung dalam mencari kesempatan untuk memasukkan keluarga atau anak mereka masuk ASN tanpa melalui Honorer dulu.

“Saya pernah diundang bertemu dengan mereka para tenaga honorer 512 orang, dua kali dalam bulan Mei dan bulan Juli mereka mengundang saya ke Manokwari, mereka mengadu ke saya Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) untuk bisa memperjuangkan nasib mereka yang mana mereka ini tenaga honorer 512 yang sudah mengabdi waktu Provinsi ini masih bernama Irian Jaya tetapi tidak pernah diperhatikan oleh Gubernur Papua Barat, padahal mereka sudah bertemu dengan semua pejabat di Pemprov Papua Barat tapi aspirasi mereka tidak pernah di dengar oleh Gubenur Dominggus Mandacan,” ujar Yosep.

Tambah Yosep, hal Inikan sangat lucu, apalagi tenaga honorer 512 orang itu hampir 90% adalah Orang Asli Papua, terus dimana Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD, Ketua MRP dan Sekda Papua Barat yang katanya Orang Asli Papua tetapi tidak bisa melihat jeritan mereka tenaga honorer 512 yang sudah mengabdi menjadi honorer belasan tahun, padahal mereka hampir semua tenaga honorer adalah Orang Asli Papua.

Apalagi menurut Yosep, ada edaran Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kementerian PAN-RB) beberapa tahun lalu untuk mengakat mereka tenaga honorer 512 menjadi ASN tetapi itu tidak dilakukan Pemprov Papua Barat sampai saat ini, sehingga untuk menutup kebobrokan Pemprov Papua Barat tenaga honorer 512 diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) 512 P3K tetapi mereka tetap masih berstatus honorer karena gaji mereka masih ditanggung oleh APBD Papua Barat.

Sedangkan tenaga honorer 512 disatu paketkan dengan 1283, kenapa sampai dibagi menjadi dua bagian 771 CPNS dan 512 tenaga honorer PPPK, sedangkan mereka yang di angkat menjadi ASN bukan berdasarkan usia, tetapi masa kerja dan pada waktu monotorium tidak ada penerimaan sampai usia bertambah, akhirnya tenaga honorer 512 digiring ke PPPK, pada hal waktu masih menjadi wacana untuk adanya PPPK di Papua Barat, bahkan sebenarnya PPPK di Papua Barat itu bukan untuk tenaga administrasi, tetapi itu untuk tenaga lapangan, ini namanya aturan di kebiri oleh Pemprov Papua Barat.

” Yang lucunya lagi, sebagian yang usianya sudah lewat umur mereka nekat masuk CPNS dengan membuat suatu perubahan dimana Akte kelahiran dirubah, ijasah SD sampai ijazah terakhir hanya karena mereka tidak mau diterima dulu menjadi honorer PPPK, ini ada apa dan siapa pejabat yang bermain sehingga banyak tenaga honorer yang belasan tahun mengabdi tidak pernah di angkat menjadi CPNS, seharusnya Gubenur Papua Barat harus jeli melihat hal ini, “tegas Yosep.

Melihat realitas ini, tambah Yosep bahwa tentu ini sangat merugikan tenaga honorer 512, karena dari sisi status mereka bukan sebagai ASN dan kapan saja bisa diberhentikan oleh Pemprov Papua Barat, ini yang tidak kami inginkan dan dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langka hukum dengan akan mendaftarkan gugatan di PTUN Jayapura dengan menggugat Pemprov Papua Barat dan Kementerian PAN-RB kita tunggu saja setelah COVID ini mulai kondusif, “tegas Yosep Titirlolobi. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *