Titirlolobi : Ketua MRP Papua Barat Jangan Asbun Dan Mengelak, Sekretariat MRPB Selama 3 Tahun Tidak Ada Daftar Hadir Manual Maupun Elektronik

Papua Barat
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis Yosep Titirlolobi, SH (LBH Gerimis) Papua Barat dalam rilisnya kepada media Ini menanggapi Statement Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren yang mengatakan “LBH Gerimis” Jangan Ngawur, Ada Dewan Kehormatan” itu adalah statement yang lucu buktinya MRPB Papua Barat selama 3 Tahun tidak memiliki absen daftar hadir manual maupun Daftar Hadir Finger Print setiap hari untuk anggota MRP dan Staf Yang bekerja di MRPB.

Di Kantor LBH Gerimis saja ada buku daftar hadir atau absen untuk setiap hari, bagi setiap anggota saat hari kerja, masa sekelas MRPB yang dibiayai oleh negara dengan mengelola uang rakyat sebesar hampir 70 miliar untuk tahun 2022 tidak Bisa membeli Absen Daftar Hadir Finger Print, dan yang lucunya setiap ada rapat-rapat di MRPB baru ada daftar hadir yang dibuat dari kertas.

” Jadi kata Yosep, wajar Ketua MRPB mengatakan AM tidak hadir karena asal ngomong, Karena MRPB tidak memiliki absen daftar kehadiran setiap hari di hari kerja bagi semua anggota MRPB ini bahaya sekelas lembaga kultur kok manejemen administrasinya amburadul kaya begini, ” kata Yosep.

Menurut Yosep, apa yang disampaikan oleh saudara ketua MRPB seperti ada sebuah ketakutan, karena banyak sekali dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam sekretariat MRPB mulai dari dugaan gaji dan tunjangan anggota MRPB yang seharusnya diterima 52 juta tetapi dibayar cuman 29 juta, bahkan kasus ini sudah perna dilaporkan ke Kejati Papua Barat.

Sedangkan apa yang diadukan oleh anggota MRPB berinisial AM kepada LBH Gerimis tentang gaji dan tunjanganya yang sudah hampir 1 tahun diblokir di bank papua, sudah tentu akan ditindaklanjuti kerana hukum, karena Ketua MRPB dan Dewan Kehormatan tidak memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan ketua tidak memiliki hak untuk menyuruh bank papua untuk memblokir rekening oknum anggota MRPB berinisial AM, karena bisa dipidana dengan pasal 47 undangan-undang perbankan atau pasal 40 yang hukumnya 2 tahun sampai 4 tahun.

“Kami sementara lagi siapkan berkas-berkas dan langkah hukum sudah pasti diambil laporan polisi pasal 47 undangan-undang perbankan (PIDANA) dan  perbuatan melawan hukum (PERDATA).”kata Yosep.

Mengenai Ketua MRPB yang mengatakan bahwa AM tidak pernah bekerja selama 1 tahun itu tidak benar, dan Ketua MRPB saja yang asal ngomong, yang benar adalah setiap kegiatan-kegiatan MRPB selalu dihadiri oleh AM dan selalu hadir bahkan resespun AM turun kedapilnya di Kabupaten Tambrauw.

Justru yang kami sesali adalah ada  beberapa orang anggota MRPB yang dengan kedekatan emosional dengan Ketua MRPB, tidak pernah menjalankan tugasnya sebagai anggota MRPB selama ini, tetapi tidak pernah diberikan surat teguran yang sama oleh badan kehormatan dan ini ada apa, ujar Yosep yang juga seorang pengacara mudah dari peradi.

Soal stetatmen ketua MRPB yang mengatakan bahwa LBH Gerimis harus profesional dan beretika, menurut Yosep Ketua MRPB sendiri yang bekerja tidak profesional dan beretika, kalau Ketua MRPB bekerja profesional maka honorer 512 itu harus diperjuangkan, tetapi sampai sekarang tidak perna diperjuangkan.

“Bicara soal etika, justru ketua MRPB itu yang kurang beretika, itu bisa dilihat setiap memimpin sidang bersama anggota MRPB saja pasti beliau mara-mara, karena tidak beretika itulah makanya, seorang perempuan anggota MRPB utusan kabupaten tambrauw rekeningnya diblokir atas perintah ketua MRPB.”beber Yosep.

“Saya ingatkan kepada Ketua Majelis Rakyat Papua Barat itu, MRPB bukan milik ketua MRPB, Sekertaris ataupun bendahara tetapi MRPB milik semua orang papua di Papua Barat bukan milik pribadi, dan para anggotanya menjadi utusan kabupaten/kota termasuk Ketua MRPB.”imbuh Yosep.

Kritikan LBH Gerimis terhadap MRPB sudah melalui kajian yang benar, karena secara undang-undang ketua MRPB tidak memiliki kewenangan untuk meminta bank papua memblokir rekening gaji milik anggota MRPB yang sudah berjalan dari bulan Juni 2021 sampai bulan Maret 2022.

Lanjut Yosep, apa yang disampaikan oleh Ketua MRPB dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota MRPB dimana Ketua MRPB yang mengatakan bahwa LBH Gerimis adalah milik suku atau marga tertentu itu tidak benar, yang benar adalah LBH Gerimis adalah lembaga bantuan hukum yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Papua Barat.

“Ini menunjukkan seorang pemimpin lembaga kultur yang lagi ketakutan, karena bukti-bukti dugaan korupsi ditubuh MRPB lagi kami pegang dan siap di laporkan kepada penegak hukum,”ungkap Yosep.

Menurut Yosep bahwa Biar publik bisa melihat bahwa bobroknya manejemen MRPB dimana dugaan-dugaan korupsi yang selama ini terjadi di dalam tubuh MRPB selama ini, hal ini bisa dilihat mulai dari Gaji anggota MRPB yang diduga disunat, pengadaan baju yang diduga telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi, belum lagi pembuatan website MRPB yang anggaranya di anggarkan tetapi tidak perna ada website MRPB sampai sekarang, sehingga masyarakat tidak tahu program kerja MRPB selama ini selama ini seperti apa, dan aspirasi masyarakat Papua barat yang selama ini tidak diperjuangkan, ungkap Yosep.

Soal  Dewan Kehormatan MRPB saudara Anthon H Rumbruren yang juga ikut berkomentar, LBH Gerimis sendiri melihat bahwa dewan kehormatan sendiri baru bangun tidur dari tidurnya, dimana selama ini dewan kehormatan MRPB dimana dan lebih banyak diam melihat ketidak adilan di MRPB, ketika banyak pegawai honorer yang gajinya dibayar hanya 11 bulan bukan 12 bulan dimana suara dewan kehormatan, ” beber Yosep.

“Bisa jadi diduga dewan kehormatan dan pokja pada takut terhadap ketua MRPB padahal mereka setara karena sama-sama alat kelengkapan.”bebernya.

Sementara banyak anggota MRPB yang datang sesuka hati untuk masuk kantor, entah itu mau masuk jam 12, jam 1 atau jam 2 siang tetapi dewan kehormatan tidak perna bersuara untuk menegur dan diduga pilih kasih terhadap oknum-oknum anggota MRPB yang malas masuk kantor, padahal mereka juga digaji oleh Negara, tutur Yosep.

Mengenai Ketua MRPB yang ingin melaporkan ke kepolisian apa yang LBH Gerimis beritakan ke media, kami dari LBH Gerimis persilahkan kepeda Ketua MRPB untuk membuat laporan dan bahkan kami mendukung sekali langkah hukum yang di ambil oleh Ketua MRPB, kamipun sudah sangat siap untuk melaporkan balik dengan data-data kami miliki.

“Coba saja kalau dia ketua berani, Agar Biar terungkap semuanya dugaan tidak Pidana Korupsi yang selama ini terjadi di lembaga kultur MRPB agar masyarakat Papua barat pun tahu, ” Tambah Yosep lagi. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.