Tim Pemantau Kemanusiaan Desak 2 Anggota DPR RI Turut Membantu Kasus Maybrat

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Tim Pemantau Kemanusiaan adalah Suatu Tim Yang dibentuk oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat ( FKUB PB), Persekutuan Gereja Gereja Papua di Provinsi Papua Barat ( PGGP PB) dan Dewan Adat Papua Wilayah Doberay /Papua Barat ( DAP Wilayah Doberay Papua Barat) dengan didukung oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) dan sejumlah lembaga lainnya. Tujuannya untuk memastikan Kondisi Kemanusiaan dan Kedamaian di Kabupaten Maybrat serta mencari solusi penyelesaian kasus Maybrat.

Nampak Ketua Tim Pemantau Kemanusiaan Sedang Diskusi dengan Ketua Komnas HAM Papua dan Papua Barat

Sesuai Press Releasse yang diterima media ini, Selasa, (28/9) Mananwir Paul Finsen Mayor selaku Ketua Tim Pemantau Kemanusiaan, menyampaikan, Atasnama Masyarakat Adat Papua mendesak Kedua Anggota DPR RI daerah perwakilan Provinsi Papua Barat, yaitu, Robert Kardinal (Golkar) dan Rico Sia (Nasdem) untuk segera membantu Masyarakat Adat dan atau warga jemaat yang sedang berada didalam hutan maupun yang mengungsi ke tempat pengungsian.

Dikatakan Paul Finsen Mayor bahwa Kedua Anggota DPR RI daerah perwakilan Provinsi Papua Barat ini wajib hukumnya memperhatikan kondisi kemanusiaan yang terjadi di kabupaten Maybrat yang berimbas adanya pengungsian ke beberapa kabupaten tetangga di Provinsi Papua Barat ini.

Dua anggota DPR RI ini wajib hadir di tengah-tengah masyarakat adat dan atau warga jemaat yang sedang mengalami Kondisi Trauma Militeristik. Apalagi kasus seperti ini belum pernah terjadi di kabupaten Maybrat, sangat penting kehadiran kedua wakil rakyat Papua Barat ini sehingga dapat membangun Komunikasi dengan semua pihak untuk mengakhiri konflik Maybrat.

” Mereka dipilih rakyat Papua Barat untuk salah satunya menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Kenapa harus berdiam diri dan seakan tidak tau persoalan ini??, “tutur Paul Finsen Mayor.

Lanjutnya, Atasnama Gereja dan warga jemaat meminta turut berkontribusi untuk penyelesaian kasus Maybrat itu membuktikan bahwa ada keberpihakan dan kepedulian dari kedua anggota DPR RI terhadap masyarakat adat dan atau warga jemaat maupun ada kinerja nyata untuk Provinsi Papua Barat.

” Semua pihak sudah menyoroti tentang kasus Maybrat, hanya dari kedua anggota DPR RI daerah perwakilan Provinsi Papua Barat ini kok diam??, “tanya Paul.

” Harus bersuara keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, itu Tugas Pokok dan fungsinya atau Tupoksinya, “terang Paul Finsen Mayor lagi.

Ia menambahkan, dengan demikian sesegera mungkin kedua anggota DPR RI ini bisa mendukung entah berupa sumbangan sembako atau bahan pokok atau apapun itu, intinya keduanya harus terlibat karena mereka juga mendapatkan suara dari Masyarakat Adat dan atau warga jemaat yang sekarang mengalami masalah di kabupaten Maybrat ini.

Dengan keterlibatan kedua anggota DPR RI ini kami para tokoh Masyarakat maupun tokoh agama di Provinsi Papua Barat yakin akan ada penyelesaian kasus Maybrat dengan cepat. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *