TERKAIT PEMBERITAAN TVRI PAPUA BARAT TANGGAL 13 MARET 2020 INI PENJELASAN 7 ORANG KARYAWAN EKS PBTV YANG TIDAK BERGABUNG DENGAN TVRI PAPUA BARAT

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Terkait dengan pemberitaan TVRI Papua Barat tertanggal 13 Maret 2020 dengan lead berita yang menyebutkan bahwa Gubernur Papua Barat Menegaskan agar TVRI Papua Barat Tetap melakukan siaran tanpa dipengaruhi oleh oknum tertentu yang mencoba menghasut pejabat lainnya untuk mengkatifkan kembali PBTV maka kami 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat merasa perlu untuk menyampaikan PENJELASAN dengan adanya pemberitaan tersebut yang dinilai telah menyudutkan pihak-pihak tertentu, dan yang membuat berita tersebut menulis berita berdasarkan opini dan tidak tahu serta tidak paham permasalahan yang terjadi di PBTV.
Nampak Aset PBTV yang saat ini di pergunakan oleh TVRI Papua Barat.
Sesuai Press Realease yang diterima media Honaipapua.com, penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :
1.Penjelasan untuk Naskah Lead Berita yang menyampaikan bahwa TVRI Papua Barat Tetap melakukan siaran tanpa dipengaruhi oleh oknum tertentu yang mencoba menghasut pejabat lainnya untuk mengaktifkan kembali PBTV.
Penjelasan : 1. Perlu disampaikan bahwa Papua Barat TV adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Papua Barat dalam Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2013, dan telah melakukan aktifitas penyiaran sejak tahun 2011, telah memiliki aset berupa 1 (satu) hektar tanah dan gedung 2 lantai serta peralatan yang saat ini sementara dipergunakan oleh TVRI Papua Barat, namun Papua Barat TV di nonaktifkan
sementara berdasarkan Surat Komisi Penyiaran Independen Daerah
(KPID) Papua Barat Nomor : 33/K/KPID-PB/VII/2014 untuk melengkapi dokumen Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP).
2. Untuk melengkapi Izin Penyelenggara Penyiaran, KPID Papua Barat bersama Papua Barat Televisi telah melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) pada tanggal 19 September 2014 bertempat di Hotel Valdos Manokwari dan dilanjutkan dengan Rapat Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat pada hari dan tanggal yang sama.
3. Berdasarkan hasil rapat tersebut, telah dihasilkan 5 point penting untuk menyelesaikan permasalahan Papua Barat TV namun 5 (lima) point tersebut TIDAK DI TINDAK LANJUTI DENGAN SERIUS oleh Biro Humas dan Protokol selaku Penanggungjawab Papua barat TV sejak 2014 sampai dengan 2019 hingga kemudian diserahkan kepada TVRI.
4. Kami 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat menegaskan bahwa TIDAK ADA OKNUM YANG MENGHASUT PEJABAT SIAPA PUN untuk MENGAKTIFKAN KEMBALI PAPUA BARAT TV. Yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah adalah merupakan kesepakatan Kami 7 (tujuh) orang karyawan Eks Papua barat TV, sebagai berikut :
4.1.Menyampaikan Fotocopy dokumen Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Papua Barat TV, dan dengan tegas menolak Hibah Aset Papua Barat TV berupa Tanah dan Gedung serta peralatan kepada TVRI Papua Barat, karena aset tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat yang harus dijaga dan dipergunakan untuk kepentingan pembinaan dan kesejahteraan generasi muda ORANG ASLI PAPUA dalam bidang Broadcasting sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus, tidak dihibahkan untuk kepentingan TVRI Papua Barat.
4.2. Menyampaikan proses dan tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPID Papua Barat bersama Papua Barat TV sejak tahun 2014 untuk Pembenahan PBTV.
4.3. Menyampaikan Status Karyawan yang tidak jelas, apakah sebagai PNS?, PBPNS? atau sebagai Kontrak??. Karena sesuai MoU, TVRI wajib mengakomodir Karyawan Eks PBTV sebagai PNS, namun tidak sesuai dengan fakta yang ada.
5. Berkaitan dengan adanya naskah berita tentang adanya Pejabat yang
dihasut maka 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat menegaskan bahwa pemberitaan tersebut ditulis berdasarkan OPINI dari yang membuat berita, karena dalam pemberitaan tersebut sangat jelas TIDAK ADA
PERNYATAAN DARI PEJABAT ATAU PIHAK YANG MERASA DI HASUT.
2. Penjelasan untuk Naskah Berita yang menyampaikan bahwa “mencoba menghasut pejabat lainnya untuk mengaktifkan kembali PBTV”, adalah sebagai berikut :
Penjelasan : 1. Mengaktifkan kembali Papua Barat TV adalah MURNI KEINGINAN dari Sekretaris Daerah karena LPPL PBTV Memiliki Perda Nomor 10 Tahun 2013, yang selanjutnya memerintahkan melalui Disposisi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat untuk membenahi Papua Barat TV karena yang memiliki Tupoksi untuk mengurus Televisi adalah Dinas KomInfo, bukan Biro Humas dan Protokol yang saat ini telah diubah menjadi Biro Administrasi
Pimpinan.
2. Kami 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat hanya melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, salah satu diantaranya adalah Dokumen Daftar Aset Papua Barat TV yang saat ini sementara dipergunakan oleh TVRI Papua Barat, serta dokumen lainnya berupa Fotocopy Dokumen Kwitansi Pembelian Tanah seluas 1 (satu) hektar untuk Pembangunan Kantor Papua Barat TV, Fotocopy Dokumen Berita Acara Pembayaran Tanah, dan Fotocopy Dokumen Surat Pelepasan Tanah Adat. Dokumen tersebut telah kami serahkan melalui Asisten 2 untuk selanjutnya
diserahkan Kepada Sekretaris Daerah Papua Barat. 3.Selain diserahkan kepada Asisten 2 Setda Papua Barat dan Kepala DInas KomInfo Papua Barat, dokumen-dokumen tersebut juga telah diserahkan kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat untuk didaftarkan dalam Aset Pemerintah Daerah, karena fakta yang ada bahwa aset-aset tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Biro Humas dan
Protokol kepada BPKAD.
3.Penjelasan untuk Naskah Berita yang menyampaikan bahwa beberapa karyawan eks PBTV yang saat ini terikat kontrak dengan TVRI Papua Barat”, adalah sebagai berikut : Penjelasan : Perlu diperjelas bahwa siapa saja yang termasuk sebagai Eks Karyawan PBTV?, karena karyawan Eks PBTV yang saat ini bergabung bersama TVRI Papua Barat berjumlah 11 orang, sementara karyawan lainnya BUKAN EKS PAPUA BARAT TV yang dimasukan oleh Biro Humas dan Protokol dan selanjutnya disebut sebagai Karyawan Eks Papua Barat TV.Sampai penjelasan ini disampaikan, belum ada kontrak yang jelas antara karyawan Eks Papua Barat TV dengan Pihak TVRI Papua Barat.
4.Penjelasan untuk Naskah Berita yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan juga mengatakan bahwa Eks PBTV tidak pernah di gaji ketika bergabung dengan TVRI Papua Barat adalah sebagai berikut :
Penjelasan : Sesuai Fakta yang ada, pemberitahuan kepada Sekda terkait pembayaran gaji disampaikan sebelum pembayaran gaji karyawan. Karena sejak Launching TVRI Papua Barat bulan Agustus, karyawan tidak menerima gaji sampai bulan Oktober, dan gaji selanjutnya dibayarkan pada bulan Oktober dan Bulan Desember karena menunggu Anggaran Perubahan
2019 sesuai yang disampaikan oleh Biro Humas dan Protokol.
5.Penjelasan untuk Naskah Berita yang menyampaikan bahwa pembayaran selanjutnya ditangani oleh TVRI Papua sambil menunggu terbentuknya SatKer TVRI Papua Barat, adalah sebagai berikut: Penjelasan :
1.Sesuai fakta yang ada sesuai informasi dari salah satu karyawan TVRI Papua Barat, sejak bulan Januari sampai dengan penjelasan ini disampaikan, karyawan yang bekerja di TVRI Papua Barat belum menerima gaji.
2.Kami 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat dengan tegas menolak pembentukan Satker TVRI Papua Barat karena salah satu syarat pembentukan Satker TVRI Papua Barat adalah HIBAH ASET.
3.Kami 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat dengan tegas menolak HIBAH ASET Papua Barat TV berupa Tanah seluas 1 hektar dan gedung 2 lantai serta peralatan kepada TVRI Papua Barat.
6.Berdasarkan penjelasan diatas, 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat dapat menyimpulkan bahwa ada rasa ketakutan pada pihak TVRI Papua Barat jika Papua Barat TV diaktifkan karena sejak Agustus 2019 sampai saat ini TVRI Papua Barat masih mempergunakan Tanah dan Gedung 2 lantai serta peralatan milik Papua Barat TV, seharusnya TVRI Papua Barat “tahu diri” dan “harus tahu malu” karena mempergunakan Aset Papua Barat TV tanpa ijin yang jelas.
7.Menurut Kami 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung, TVRI Papua Barat silahkan melaksanakan siaran tapi TIDAK MEMPERGUNAKAN ASET PAPUA BARAT TV, silahkan cari gedung dan siapkan peralatan sendiri, karena TVRI dengan skala Nasional seharusnya memiliki bangunan dan peralatan sendiri, bukan datang ke daerah dan mengambil alih aset yang sudah menjadi hak milik daerah. Demikian Penjelasan kami, dari nama 7 (tujuh) orang Eks PBTV. 7 (tujuh) orang karyawan Eks PBTV yang tidak bergabung dengan TVRI Papua Barat adalah Rio A. Suabey, SE – S. Josius Ramandey, A.Md.Kom – Frengky Ayorbaba, Dollina Y. Korwa, A.Md.Tek. – Obaja Maryen, SE – Seldjatem Simon dan David Worabay. (***)

1 thought on “TERKAIT PEMBERITAAN TVRI PAPUA BARAT TANGGAL 13 MARET 2020 INI PENJELASAN 7 ORANG KARYAWAN EKS PBTV YANG TIDAK BERGABUNG DENGAN TVRI PAPUA BARAT

  1. Selamat siang
    rekan rekan media yang ada di Media Honai Papua
    alangkah baiknya Berita ini harus ada klarifikasi dari kami Pihak TVRI PAPUA BARAT ,,, agar berita yang di buat isinya berimbang sesuai dengan ketentuan Pers yang berlaku ,, karena BERITA yang di rilis tidak sesuai Fakta berlaku
    TERIMA KASIH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *