Terima LHP BPK 2017 Panja LHP Dibentuk

Papua Barat
Bagikan berita ini
  • 6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6
    Shares

KAIMANA, Honaipapua.com,- Rabu (26/6) kemarin, DPRD Kaimana telah membentuk Panja (Panitia Kerja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2017. Panja ini diketuai oleh Dominggus Ruwe salah satu anggota fraksi Partai Demokrat yang ada di DPRD Kaimana.

Ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Dominggus Ruwe, menjelaskan, Panja baru mulai dengan pembahasan program kerja yang akan dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja Panja LHP BPK 2017 ini.

” Kami sudah membentuk Panja LHP berjumlah Sembilan orang. Kesembilan orang ini jgua ada perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada didewan, sehingga dari masing-masing partai politik yang kadernya saat ini sedang duduk di kursi dewan, juga ikut mengambil bagian dalam Panja LHP ini, “ungkapnya.

Kaitan dengan limit waktu kerja Panja LHP BPJK 2017, lanjut Ruwe, tim Panja akan melaksanakan tugasnya selama 14 hari terhitung sejak dibentuk. Jadi panitia inis udah terbentuk dan akan bekerja selama 14 hari.

” Dari dokumen LHP BPK 2017 ini akan kami dalami, kira-kira temuan BPK itu yang mana saja, dan kami akan mengundang OPD terkait untuk membicarakan temuan ini bersama. Kita akan bicara internal, untuk temuan-temuan tersebut. Mungkin kita bisa benahi secara bersama-sama dan mencoba untuk mencari solusinya, “ujarnya.

Kaitan dengan hasil kerja Panja LHP BPK 2017, lanjut Ruwe, setelah 14 hari menyelesaikan tugas Panja, maka akan ditindak lanjuti dengan menyusun rekomendasi dan catatan yang nantinya akan disampaikan kepada kepala daerah.

Sementara itu, ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay ketika dikonfirmasi terkait pembentukan Panja LHP BPK TA 2017 ini berharap agar Panja ini bisa bekerja maksimal, sehingga ada pembahasan secara utuh terkait dengan LHP BPK ini.

” Sebagai piminan kami berharap agar Panja ini bisa bekerja maksimal. Kalau ada persoalan atau temuan-temuan yang sudah dilakukan mungkin berulang-ulang, maka kami harap Panja bisa memberikan masukkan yang positif untuk OPD terkait,”tuturnya.

Begitu juga dengan DPRD, lanjutnya,  karena ada beberapa temuan yang memang sifatnya adminsitratif dan itu harusnya tidak terjadi, jikalau saat pembahasan, DPRD bisa mendalami dan mengetauinya lebih awal. Sehingga perbaikan pun bisa dilakukan lebih awal. ” Jangan kita menunggu hasil temuan dari BPK. Apalagi temuan itu sudah terjadi berulang-ulang, “ungkapnya.

Kaitan dengan temuan-temuan BPK, lanjut Frans, harus ada niat yang baik juga dari masing-masing OPD untuk melihat point dari temuan tersebut. Jangan sampai temuan tersebut tidak ditindaklanjuti, atau terkesan apatis, karena akan berdampak pada pelaskanaan APBD ditahun-tahun yang akan datang.

” Ini yang harus kami tegaskan, karena sering catatan dan rekomendasi yang kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kaimana, tidak ditindaklanjuti. Baik itu melalui rapat resmi maupun ketika ada pembahasan anggaran. Sehingga kami berharap harus ada niat yang tulus dari masing-masing OPD untuk melihat temuan-temuan tersebut. Artinya kalau sudah ada temuan, berarti ada kekeliruan disana. Sehingga perlu diperbaiki demi semakin optimalnya pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Kaimana, “pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *