Pungut Hitung Ditengah Pandemi, Potensi Kerawanan yang Perlu Diantisipasi

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Pelaksanaan Pilkada di massa pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya bagi daerah yang melaksanakan Pilkada. Tidak hanya masyarakat umum yang masih terus waspada dengan penyebaran Covid-19, tetapi juga penyelenggara Pemilu.

Pegiat Pemilu, Mantan Komisioner Bawaslu RI, Wahidah Suaib Wittoeng

Tahapan pilkada yang sudah dilaksnakan selama ini terus memperhatikan protokol kesehatan, walaupun masih banyak juga masyarakat yang tidak terlalu memikirkan ataupun berlaku waspada saat pelaksanaan kampanye. Menjaga jarak dan memakai masker bukan lagi salah satu hal penting yang harus dijaga dan diperhatikan oleh massa simpatisan.

Sementara itu, tahapan penting pilkada yaitu tahapan pemungutan suara, sudah ada didepan mata. Tinggal menghitung hari, pungut hitung sudah akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan tahapan pemungutan suara juga menjadi catatan penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu. Pasalnya, waktu yang disediakan di TPS, hanya dibatasi sampai pukul 13:00 WIT.
Hal ini disampaikan oleh salah satu pegiat pemilu, yang juga adalah mantan komisioner Bawaslu RI, Wahidah Suaib Wittoeng, ketika dikonfirmasi di Kaimana usai memberikan penguatan kapasitas bagi penyelenggaran pemilu, baik KPU Kaimana maupun Bawaslu Kaimana dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas pemilu.

“Pelaksanaan pilkada ditengah pandemi ini mungkin menjadi pilkada sekali dalam sejarah pemilu kita. Untuk itu, tantangannya juga sangat berat, terutama untuk penyelenggara pemilu. Pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama, mengingat harus mengikuti mekanisme penerapan protokol kesehatan pada saat pemungutan suara. Sementara, TPS itu harus berakhir di jam 1 siang,” ungkapnya.

Lanjut Wahidah, pembatasan jumlah pemilih sebanyak 500 pemilih dalam satu TPS, tidak memberikan jaminan bahwa pelaksaaan pemungutan suara bisa selesai tepat waktu.

“Kemudian, jumlah pemilih di satu TPS dibatasi 500 pemilih per TPS. Hal ini sesuai dengan rapat kerja antara KPU, Bawaslu, DPR RI dan Pemerintah, yang sebelumnya ditetapkan 800 pemilih dalam 1 TPS. Setelah dikurangi menjadi 500 pemilih dalam satu TPS, bukan berarti tidak terkendala pada proses, yakni penerapan protokol kesehatan sebelum masuk TPS. Maka ada kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih lama,” ujarnya.

Oleh karena itu, kondisi ini menjadi salah potensi kerawanan yang harus segera diantisipasi oleh penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu dari sisi pengawasan.

“Nah, ini yang harus diperhatikan baik oleh penyelenggara terutama KPU RI, dan sebisa mungkin langsung dikoordinasikan dengan jajaran tingkat bawah, baik KPU provinsi, maupun KPU Kabupaten sampai penyelenggara tingkat bawah,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *