PPO : Bukan Pungutan Liar Kalau Atas Kesepakatan Bersama

Papua Barat
Bagikan berita ini
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    31
    Shares

KAIMANA, Honaipapua.com,- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana, Kosmal Sarkol, S.Pd ketika dikonfirmasi diruang kerjanya belum lama ini, menegaskan bahwa bukan masuk sebagai pungutan liar jika pungutan tersebut dilakukan atas keputusan dan kesepakatan bersama.

Hal ini ditegaskannya sekaligus untuk menjawabi rumor yang sedang berkembang dimasyarakat saat ini. Pasalnya rumor yang sedang berkembang dimasyarakat, bahwa masih ada sekolah-sekolah di Kabupaten Kaimana yang melakukan pungutan liar.

” Kalau pungutan yang dilakukan di sekolah, tetapi atas keputusan bersama antara orang tua wali murid, pihak sekolah dan juga komite sekolah, maka kami tegaskan bahwa itu bukanlah pungutan liar,”jelasnya.

Kata dia, tetapi kalau pungutan dilakukan atas kesepakatan bersama, maka itu hanyalah pungutan yang bersifat mendukung sekolah, ungkapnya.
Kaitan dengan pungutan yang dilakukan oleh sekolah SMA/SMK yang ada di Kabuaten Kaimana.

Lanjut Sarkol, pungutan tersebut mulai dilakukan sejak BOSDA tidak lagi dialokasikan untuk SMA/SMK sederajat.

” Kalau BOSDA untuk SMA/SMK ini kan sudah tidak ada lagi. Sejak kewenangannya dialihkan ke provinsi, maka segala urusan didaerah, termasuk dengan dana BOSDA sudah tidak ada lagi. Sementara selama ini kan BOSDA dari provinsi juga belum ada. Lalu kalau kondisi ini dibiarkan, apakah, sekolah-sekolah ini ditutup saja, karena biaya operasional untuk sekolah ini cukup tinggi,”terangnya.

Dikatakannya, kebetulan kami juga masuk dalam tim saber pungli, sehingga saya tau mana yang dikategorikan sebagai pungli dan mana yang tidak.

” Yang saya tau pasti dibeberapa sekolah itu ada pungutannya dan itu bukan pungutan liar. Kalau toh dilapangan masih ada oknum yang memungut tanpa ada kesepakatan bersama, saya pikir harus ditindak lanjuti oleh tim saber pungli, “ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay mengungkapkan bahwa BOSDA untuk SMA/SMK sudah tidak lagi dilaokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Namun, pemerintah daerah masih bisa memberikan dukungan dengan menghibakan dana bantuan kepada sekolah-sekolah.

” Pengalaman tahun kemarin itu kan pelaksanaan ujian ditingkat SMA/SMK hampir gagal dilakukan. Itu karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Waktu itu juga ada beberapa sekolah yang memang mengkoordinasiakan hal itu ke DPRD dan kami meminta mereka supaya dikoordinasikan kembali ke dinas terkait dan kepala daerah, lalu ada pengajuan surat ijin dari eksekutif ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Yang sekolah disini adalah anak-anak Kaimana. Yang mengajar disini juga adalah orang-orang Kaimana. Sehingga tidak ada salahnya jika kemudian pemerintah daerah Kabupaten Kaimana menghibahkan sedikit anggaran untuk sekolah SMA/SMK di Kaimana ini,”ungkapnya.

Karena kalau tanpa anggaran yang cukup, maka tentu sekolah-sekolah di Kaimana ini tidak optimal. Kami berharap agar hal ini dipikirkan kembali oleh dinas terkait, tetapi juga tim anggaran pemerintah daerah, pungkasnya. (edd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *