POLDA PAPUA BARAT GELAR MUSRENBANG DAN PENANDATANGANAN PRASASTI BANGUNAN DINAS DI LINGKUNGAN POLDA PAPUA BARAT

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Musrenbang Polda Papua Barat tahun 2020 ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan WHO dengan adaptasi kebiasaan Baru, yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Dr.Tornagogo Sihombing, SIk, MSi dalam arahannya, mengatakan, berdasarkan Musrenbangnas Polri tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada 3 juni 2020 lalu. Kementerian keuangan telah menetapkan pagu indikatif Polri tahun 2021 sebesar Rp.100,5 Triliun dan apabila dibandingkan dengan alokasi pagu anggaran Polri tahun anggaran 2020 sebesar Rp.104, 6 triliun, maka terdapat selisih kurang sebesar Rp.4,1 triliun. Pagu indikatif polri tahun 2021 sebesar rp.100,5 triliun tersebut, akan digunakan untuk mendukung kebijakan pada Musrenbang Polri tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada 3 juni 2020, Polri telah menetapkan pagu indikatif Polda Papua Barat sebesar Rp. 640.777.855.000.

Dikatakan Kapolda, Belanja pemerintah tahun 2021 meliputi, Kebijakan belanja pegawai, yaitu, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur.
Negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR. Mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif melalui reformasi birokrasi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi Melalui penyederhanaan birokrasi (delayering). Kebijakan belanja barang, yaitu, Pengendalian belanja barang, utamanya perjalanan dinas, rapat, dan honor. Kebijakan inovatif seperti penerapan Work From Home (WFH) dan open space ruang kerja. Penajaman belanja pemeliharaan sesuai penambahan aset. Penajaman dan sinergitas antara belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat/pemda dengan sumber pendanaan lain dan sejalan dengan peningkatan bantuan sosial.

Lanjut Kapolda, Kebijakan belanja modal meliputi, Melanjutkan kegiatan yang tertunda tahun 2020 dan kebutuhan prioritas tahun 2021. Mendorong pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pengembangan infrastruktur dasar pada kawasan perbatasan, Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) serta pemukiman kumuh perkotaan.

Kata Kapolda bahwa, menindaklanjuti kebijakan dalam pagu indikatif tahun 2021 tersebut di atas, saya perintahkan kepada para kasatker di lingkungan polda papua barat dan kapolres jajaran polda papua barat agar segera menyusun perencanaan dan kebutuhan pada masing-masing satkernya, dan khusus kepada kapolres jajaran polda papua barat, saya minta agar benar-benar memberikan masukan yang aplikatif dan bermanfaat untuk perencanaan dan kebutuhan anggaran hingga ke jajaran polsek.

Diketahui dan telah kita saksikan penandatanganan prasasti pembangunan beberapa fasilitas polda papua barat tahun anggaran 2018 dan 2019, yang sudah selesai pembangunannya, bahkan sudah digunakan dan dimanfaatkan namun peresmiannya belum dilakukan. Untuk kita ketahui bahwa pembangunan fasilitas kantor dan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas kepolisian, anggararannya bersumber dari apbn tahun anggaran 2018 dan tahun 2019 yang totalnya berjumlah Rp.105.193.777.358,- (seratus lima milyard seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam), yang diperuntukan untuk pembangunan antara lain, Pembangunan gedung Dit Tahti. Pembangunan gudang Almatsus dan Amunisi, Pembangunan Barak Samapta. Pembangunan Flat Polda Papua Barat, Pembangunan Rumdin Brigadir, Pembangunan rumdin pama. Pembangunan Rumdin PJU, Pembangunan Rumdin Sat Brimob, Pembangunan aula. Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBBP). Pembangunan Rumdin Pamen.

Untuk itu, kata Kapolda, dengan telah diresmikan dan ditandatanganinya prasasti ini nanti, maka Biro Logistik segera melengkapi administrasi pendukungnya dan segera mentransfer keluar satker sesuai peruntukkannya. Dan bagi satker penerima agar segera mencatatkan ke dalam aplikasi simak bmn dan segera mengusulkan penetapan status penggunaan (PSP) BMN ke KPKNL, mengingat target pada semester II tahun 2020 ini seluruh Barang Milik Negara (BMN) Polri harus sudah berstatus penetapan status penggunaan.

” Saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan oleh seluruh jajaran Polda Papua Barat dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga hasil penilaian kinerja Polda Papua Barat selama tahun 2019, dapat dipertahankan dan ditingkatkan, yang diiringi peningkatan Tipologi A Polda Papua Barat pada triwulan 1 tahun 2020, pencapaian hasil yang baik tersebut, kiranya dapat dipertahankan serta ditingkatkan lagi, serta dijadikan momentum oleh jajaran Polda Papua barat dalam meraih predikat terbaik sehingga menjadi pertimbangan pemerintah atas usulan penyesuaian tunjangan kinerja polri menjadi 80% serta diharapkan Polri akan semakin dicintai dan dipercaya masyarakat, “ucap Kapolda Tornagogo Sihombing.

” Saya akan menyampaikan beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan, yaitu, seluruh anggota Polri agar tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas, khususnya dalam menghadapi bencana pandemi covid 19, manfaatkan sistem perencanaan dan anggaran yang berbasis IT, sehingga akan memudahkan mekanisme pemantauan kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja, lakukan pengintegrasian dengan aplikasi keuangan dari kementerian keuangan sehingga informasi keuangan dan perencanaan anggaran dapat digambarkan secara lebih Komprehensif, “tutur Kapolda.

Lanjutkan program penguatan Tatakelola Polri dalam mewujudkan Good Government dan Clean Governance berbasis IT serta target alih teknologi oleh Polri sepenuhnya. Pedomani ketentuan tentang anggaran berbasis kinerja, sehingga setiap rupiah dari anggaran dapat diwujudkan output dan outcome berupa kinerja yang dirasakan masyarakat, Rencanakan kegiatan kepolisian untuk menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif khususnya antisipasi dampak pasca Covid-19, beberapa kegiatan pembangunan materil dan jasa yang direncanakan pelaksanaannya di Tahun 2020 diundur ke tahun 2021 terkait hal tersebut perlu diantisipasi, “tambah Kapolda lagi. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *