Perbub Covid Belum Final, Polres Kaimana Masih Lakukan Sosialisasi

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Upaya pencegahan dan upaya memotong mata rantai penyebaran Covid-19 masih terus dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa instruksi dalam rangka menekan lajunya penyebaran Covid-19 di tanah air. Khusus untuk wilayah Papua Barat, Gubernur pun sudah menerbitkan Peraturan Gubernur terkait penanganan Covid-19 ini.

Untuk bisa mengimplementasikan peraturan tersebut, perlu adanya aturan teknis oleh kabupaten/kota untuk bisa melaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Khusus untuk Kabupaten Kaimana, Peraturan Bupati Kaimana tentang pengendalian dan pencegahan Covid-19, sudah sampai pada tahapan sinkronisasi dokumen dan item-item lainnya, terutama sanksi yang nantinya akan diatur di dalam peraturan bupati tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, Siti Rohma, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini.

“ Untuk draftnya kami sudah kirim ke Biro Hukum Provinsi Papua Barat untuk di lihat dan di kaji. Beberapa waktu lalu juga, kami diundang oleh Biro Hukum Provinsi Papua Barat untuk mengikuti rapat melalui virtual, dalam rangka sinkronisasi data tadi. Dalam pertemuan tersebut, dari seluruh kabupaten/kota yang mengikuti rapat virtual, terlihat perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan sanksi yang nantinya akan diterapkan untuk masyarakat, jika melanggar protokol kesehatan,” ungkapnya.

Rohma juga mengatakan bahwa, penetapan sanksi kepada pelanggar protokol Covid-19 di daerah-daerah, harus disesuaikan dengan regulasi diatasnya, seperti Peraturan Gubernur.

“ Ada kabupaten yang sanksinya itu sampai angka 2 juta rupiah, ketika melanggar protokol kesehatan. Sementara dari Peraturan Gubernur Papua Barat itu kan tidak sampai segitu. Sehingga rapat kemarin dilakukan untuk sinkronisasi, terutama pada item sanksi yang akan dikenakan,” ujarnya.

Walaupun demikian, Rohma mengatakan bahwa dalam waktu dekat, akan ada kepastian terkait Peraturan Bupati Kaimana tentang penanganan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Kaimana.

“Kami tinggal menunggu petunjuk dari Biro Hukum Papua Barat. Kalau dokumen Perbub kita sudah di ACC, tinggal ditandatangani oleh kepala daerah dan setelah disosialisasikan, akan langsung diterapkan,” ujarnya.

KabagOps Polres Kaimana, AKP. Ferdinand Mardi

Sementara itu, Polres Kaimana dari waktu ke waktu terus melakukan razia terhadap para pelanggar protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker (minimal) pada saat berada di tempat public. Namun pengenaan sanksi masih belum diterapkan, karena masih harus menunggu Peraturan Bupati tentang penanganan serta pengendalian Covid-19 di Kabupaten Kaimana.

“Untuk menerapkan sanksi ini, kita harus mengacu pada regulasi. Sementara sampai saat ini perbub kita belum ada. Sehingga kami masih mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat yang terjaring. Jika nanti kedepan, kalau perbup-nya sudah sah dan diimplementasikan, pastinya kami akan menerapkan sanksi terhadap para pelanggar. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selalu gunakan masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan. Hindari kerumuman, dan jangan menimbulkan kerumuman di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kita bisa bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kaimana ini,” ungkap Kabagops Polres Kaimana, AKP. Ferdinand Mardi ketika dikonfirmasi di Kaimana belum lama ini. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *