Panwascam Distrik Kaimana Himbau Panwas Kampung Optimal Awasi Pemutakhiran Data Pemilih

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Bertempat di rumah makan belia Jl. Utarum Kaki Air Kecil Kaimana, Sabtu (14/3), 19 anggota Panwasdes (Panwas Kampung/Desa) untuk distrik Kaimana, dilantik panitia pengawasan distrik (Panwascam) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kaimana Tahun 2020.

Kegiatan pelantikkan Panwas Kampung ini, diisi juga dengan bimbingan teknis yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana dan juga Panwas Distrik Kaimana.
Ke 19 Panwas Kampung ini antara lain; Kelurahan Kota, Kelurahan Krooy, Kampung Trikora, Coa, Tanggaromi, Marsi, Sisir, Murano, Nanggaromi, Maimai, Namatota, Lumira, Kamaka, Saria, Oray, Lobo, Jarati, Sara dan Werua. Pelantikkan Panwas Kampung untuk seluruh distrik, sudah dilakukan sejak tanggal 13 Maret 2020 kemarin. 3 Distrik sudah dilakukan kemarin yakni; Distrik Yamor, Etna, Arguni Bawah, dan tanggal 14 Maret 2020, pelantikan Panwas Kampung akan dilakukan di 4 distrik yakni; Distrik Kaimana, Teluk Arguni, Kambrauw dan Distrik Buruway.

Ketua Panwas Distrik Kaimana, Yason Waryensi, SE berharap agar, seluruh Panwas Kampung/Desa dalam melaksanakan tugasnya selama 7 bulan ini, bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya dengan optimal. “Kami berharap agar Panwas Kampung yang sudah dilantik hari ini, bisa optimal dalam melaksanakan tugas mereka. Terutama dalam hal pengawasan DPT, dan juga pada saat pemungutan suara,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa persoalan yang paling besar potensinya adalah pada tahapan pungut hitung, sehingga seluruh Panwas Kampung Distrik Kaimana, diharapkan untuk bisa mencegah potensi kerawanan tersebut. “Potensi kerawanan pilkada ini kan sebenarnya berada pada tingkat TPS, ketika dilakukan pungut hitung. Kami berharap, Panwas Kampung mampu memetakan potensi kerawanan tersebut dan bisa dari sekarang melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan antisipatif sebagai pencegahan, agar potensi kerawanan tersebut bisa kita minimalisir,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE menghimbau kepada seluruh anggota Panwas Kampung untuk mulai melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan yang dalam waktu dekat akan dilaksnakan.

” Persoalan data pemilih dari pemilu ke pemilu ini selalu mengalami persoalan. Sehingga perlu ada upaya-upaya dari Panwas Kampung pada saat masuk tahapan pemutakhiran data. Panwas mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada petugas pantarlih, ketika menemukan kejanggalan pada data pemilih. Kalau ada pemilih di kampung A namanya masuk dalam DPT, tetapi yang bersangkutan sudah meninggal atau sudah menjadi anggota TNI/POLRI, maka Panwas Kampung bisa merekomendasikan kepada pantarlih untuk dicoret namanya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada pemilih yang namanya belum masuk dalam DPT, tetapi yang bersangkutan sudah memiliki hak pilih dengan bukti e KTP, maka yang bersangkutan direkomendasikan untuk masuk dalam DPT. Sehingga hal ini harus diperhatikan baik,” ungkapnya.

Karolus juga menghimbau kepada seluruh Panwas Kampung Distrik Kaimana yang baru dilantik ini, untuk selalu mengacu pada aturan atau juknis yang sudah ada. “Tidak boleh mengambil keputusan diluar dari aturan yang sudah ada. Aturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Panwas Kampung ini sudah ada. Kalau kita mengambil keputusan diluar dari petunjuk yang ada, maka kita akan kena. Olehnya kami berharap supaya ini menjadi perhatian. Tidak boleh mengambil keputusan hanya dengan mendengar kata orang. Tidak boleh seperti itu, karena kita kerja ini berdasarkan aturan yang ada,” pungkasnya.

Karolus juga berharap agar komunikasi dan koordinasi mulai dari Panwas tingkat bawah harus terus terjalin. ” Kalau ada persoalan atau hal-hal yang terjadi ditingkat kampung terkait dengan tugas pengawasan, namun tidak bisa diambil keputusan, maka harus dikoordinasikan dengan Panwas Kecamatan. Kalau Panwas Kecamatan juga tidak bisa mengambil keputusan, maka tolong dikoordinasikan dengan Bawaslu Kabupaten. Tetapi harapan kami, persoalan yang terjadi ditingkat kampung dan Distrik pada saat pelaksanaan tahapan pemilu, ada baiknya langsung diselesaikan ditingkat bawah,” tegasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *