Optimalkan Pengawasan Data Pemilih, Bawaslu Gelar Rakor Stakeholder

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Untuk mengoptimalkan pengawasan pemutakhiran data pemilih pilkada 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menggelar rakor stakeholder yang dihadiri oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Kaimana, yang diselenggarakan di Grand Papua Hotel, Sabtu (25/7).

Kegiatan rakor ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kaimana yang diwakili Asisten I Setda Kabupaten Kaimana, Luther Rumpumbo, S.Pd.

“ Untuk tahapan pemutakhiran dan seluruh tahapan pilkada ini, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pilkada sudah tiga kali dilaksanakan di Kabupaten Kaimana ini. Konflik horizontal dan vertical tetap saja terjadi. Salah satunya yaitu data pemilih. Oleh karena itu, data harus valid. Kami berharap disdukcapil bisa membantu KPU terkait dengan data pemilih ini,” ungkapnya saat membuka kegitan rakor stakeholder ini.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE dalam keterangannya menegaskan bahwa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk data kependudukan, maka disdukcapil harus bisa bersinergi dengan KPU maupun Bawaslu, terutama terkait dengan kepastian penggunaan hak pilih oleh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih.

“ Walaupun permintaan dari penyelenggara agar ASN yang ada di DIsduckapil Kaimana bisa masuk dalam pokja digugurkan oleh capil, dengan alasan ASN harus netral, tetapi kami berharap agar disdukcapil bisa membantu KPU dan Bawaslu, manakala dibutuhkan terkait data pemilih ini. Karena yang mempunyaui kewenangan terkait data kependudukan ini adalah dinas dukcapil Kaimana,” ungkapnya.

Sementara itu, KPU Kaimana juga merilis bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki e-KTP maupun surat keterangan. Ada juga surat kependudukan warga yang KK-nya sih dengan tulisan tangan. Ada juga warga yang dalam e-KTPnya berdomisili di luar Kaimana, tetapi dalam KKnya Kaimana. Sehingga menurut KPU, masih banyak data kependudukan masyarakat yang harus segera dipastikan, agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya.

Karolus juga juga mengatakan bahwa pada tahapan pencoklitan yang saat ini sedang berjalan, masih ada kampung yang belum dilakukan coklit.

“ Untuk yang ini kami sudah memberikan rekomendasi kepada KPU agar segera melakukan pencoklitan, karena waktu pencoklitan ini tidak lama lagi selesai. Sehingga tidak tergesa-gesa melakukan pencoklitan, yang nantinya akan berdampak pada valid atau akurat tidaknya data pemilih,” ungkapnya.

Terakait dengan data kependudukan yang masih belum valid ini, terutama koordinasi antara penyelenggara dan pengawas pemilu dengan disdukcapil Kaimana, Asisten I Setda Kaimana, Luther Rumpumbo mengatakan bahwa, kendala yang ditemui KPU dan Bawaslu ini akan segera disampaikan ke Bupati Kaimana, sehingga ada solusi terkait dengan pembenahan data kependudukan masyarakat, terutama bagi warga yang sudah mempunyai hak pilih dalam pemilu. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *