Nunggak Harga Material Tiga RKB SD YPPK Werafuta di Palang

Papua Barat
Bagikan berita ini
  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    7
    Shares

Kabupaten Kaimana, Honaipapua.com,- Karena menunggak pembayaran upah atau jasa kerja pemborong terhadap tiga RKB dan satu ruangan guru kepala sekolah di SD YPPK Werafuta akhirnya dipalang warga.

Pemalangan ini bebuntut dari tunggakan harga material yang digunakan oleh kontraktor dalam pembangunan tiga RKB dan satu ruang guru ini.
Proyek menelan anggaran sebesar kurang lebih Rp.1,3 Miliar ini baru dicairkan 50 persen oleh dinas terkait. Namun hingga saat ini, kesepakatan yang sudah disepakati bersama Sony Tana (kontraktor) dengan pemborong tidak terealisasi, sehingga akhirnya Soni Tana dipolisikan oleh pemborong atas pekerjaan tersebut, dengan nomor laporan Nomor :STPL/81/V/2018/PAPUA BARAT/SPKT III tertanggal 17 Mei 2018.

Muhammad Ibrahim (pemborong) saat dikonfirmasi Honaipapua.com didepan ruangan Reskrim Polres Kaimana, Kamis (31/5), mengakui bahwa, pihaknya sudah melaporkan kontraktor, karena hingga pekerjaan mencapai 80 persen, upah kerja yang sudah disepakati belum diberikan.

” Sejak kami kerja sampai sekarang ini, memang kami sudah mengambil sebagian biaya yang sudah kami sepakati yaitu, Rp.150.000.000. Kami sudah terima itu sekitar kurang lebih Rp. 30-an juta. Harusnya kan upah kerja juga dibayar sesuai dengan capaian pekerjaan kami, ” ungkapnya.

Lanjut Muhammad, tiga RKB dan satu ruang kepala sekolah, saat ini sudah dipalang oleh warga. Warga palang tiga RKB ini juga karena ada tunggakan pembayaran material pekerjaan yang diambil dari masyarakat lokal disana. Kalau tidak salah itu, masyarakat minta sekitar Rp.200 juta. Karena belum dibayarkan juga, maka masyarakat memutuskan untuk memalang pekerjaan ini.

Kaitan dengan kelanjutan pekerjaan, lanjut Muhammad, pihaknya meminta kepada kontraktor untuk segera membayarkan upah kerja sesuai dengan progres pekerjaan, yang sudah mencapai 80 persen.

” Kami sudah ketemu dengan kadis pendidikan untuk menyampaikan hal ini. Tapi karena dinas pendidikan sudah menyerahkan tanggungjawab kepada kontraktor, sehingga kontraktor yang bertanggungjawab atas persoalan ini.

” Kami meminta kepada kontraktor untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena tukang saya delapan orang ini, mereka juga mengeluh ke saya supaya ada pembayaran upah mereka. Karena sudah mau mendekati lebaran, dan mereka juga memiliki keluarga. Dan sebenarnya persoalan ini tidak sampai ke kantor polisi kalau kontraktor mempunyai niat baik untuk memberikan upah kerja kami tersebut, “ujarnya.

Sementara itu, kepala dinas pendidikan kabupaten Kaimana, belum bisa diambil keterangan terkait dengan pemalangan pekerjaan yaitu, tiga RKB dan satu ruang guru kepala sekolah ini. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *