Namatota Jadi Percontohan Kampung Anti Money Politik

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Setelah melalui proses komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak di Kampung Namatota diantaranya, Kepala Kampung Namatota, Raja Namatota (Raja Kaimana), Aparat Kampung Namatota dan juga Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di Kampung Namatota, serta finalisasi yang dilaksanakan di Kaimana Beach Hotel usai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pilkada 2020, Rabu (11/3), yang juga dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat yang juga menjabat sebagai Kordiv Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, maka Kampung Namatota ditetapkan menjadi kampung pengawasan dan kampung anti money politik.

Ketua Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Kaimana, Hasan Siwasiwan ketika dikonfirmasi di Kaimana Beach Hotel mengatakan bahwa, pihak-pihak dari Kampung Namatota sudah sangat siap dan welcome dengan rencana Bawaslu untuk menjadikan Kampung Namatota sebagai kampung Anti Money Politik dan Kampung Pengawasan.

“ Tadi kami sudah lakukan finalisasi dengan berbagai pihak dari kampung Namatota, dan mereka sangat siap dengan program Bawaslu ini. Ini membuktikan bahwa masyarakat kita juga mau aktif dan mau berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan partisipatif, terutama pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. Sejak beberapa waktu yang lalu, proses pendekatan sudah kami lakukan dan syukur bahwa hari ini kita bisa finalisasi rencana Bawaslu Kaimana ini,” ungkapnya.

Menurutnya, program kampung pengawasan dan kampung anti money politik ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 022 tentang standarisasi pengawasan. “Untuk program ini nantinya akan masuk dalam program panwas distrik Kaimana. Didalam instruksi tersebut juga ada item yang menyebutkan kampung pengawasan dan kampung anti money politik. Salah satu standarisasi pengawasan ini adalah pelibatan lapisan masyarakat yang disebut dengan pengawasan partisipatif.,” ujarnya.

Sementara itu, hasil pertemuan finalisasi kampung percontohan pengawasan dan anti money politik ini bahwa deklarasi akan dilakukan dalam waktu dekat. “Tadi sudah ada kesepakatan bahwa rencana deklarasi kampung Namatota sebagai kampung pengawasan dan anti politik uang ini akan dilaksanakan tanggal 21 Maret mendatang. Untuk itu, dalam waktu dekat, kami sudah akan membentuk panitia kegiatan. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang sudah dengan tangan terbuka menerima program kami ini,” tuturnya.

Hasan juga berharap agar deklarasi yang nantinya akan dilaskanakan tanggal 21 Maret ini dihadiri Ketua Bawaslu RI. “ Kami juga sudah menyampaikan ke Bawaslu Provinsi bahwa tidak menutup kemungkinan tidak hanya kampung Namatota, tetapi juga beberapa kampung lainnya.

Hasil finalisasi ini akan kami laporkan ke Bawaslu Provinsi dan nantinya akan diteruskan ke Bawaslu pusat, sehingga besar harapan kami bahwa orang nomor satu Bawaslu RI bisa hadir pada saat deklarasi kampung Namatota,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Ibnu Masy’ud mengatakan bahwa jika Namatota dideklarasikan menjadi kampung pengawasan dan kampung anti politik uang, maka Bawaslu Kaimana termasuk berhasil. Pasalnya, Bawaslu Kabupaten Kaimana-lah yang pertama melaksanakan program ini.

“ Kalau deklarasi ini berhasil maka untuk Papua Barat, Kaimana merupakan kabupaten pertama yang menerapkan ini. Kami juga berharap agar tidak hanya Namatota saja, tetapi kalau bisa muncul juga kampung-kampung yang lainnya untuk dijadikan sebagai kampung pengawasan dan kampung anti politik uang,” pungkasnya.

Ibnu juga mengatakan bahwa jika semakin banyak kampung yang mengambil peran dalam hal pengawasan dan anti politik uang, maka kualitas pemilu juga akan lebih baik jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *