Muslimin Zainuddin Minta Pemprov Papua Barat dan Pemkot Sorong Bersinergi Tingkatkan Kinerja UMKM

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -DPR PB (Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat) saat ini tengah melakukan reses tahap II Tahun Anggaran (T.A.) 2021. Reses berlangsung dari tanggal 15 hingga 22 Juli 2021. Untuk itu, anggota DPR Papua Barat dari fraksi NasDem Drs. Muslimin Zainuddin, mengundang 100 warga Kota Sorong merupakan perwakilan dari 10 Distrik Kota Sorong bertempat di Pasar Bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (PROKES) COVID-19.

Dalam kesempatan tersebut, Muslimin menyampaikan kinerjanya selama duduk di kursi Parlemen Papua Barat terkait masalah pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat.

Antusias perwakilan warga kota Sorong kian terasa saat mereka mengungkapkan banyak keluhan terkait efek Pandemi Covid yang belum mereda. Bahkan sebagian besar warga yang menjadi pelaku UKM mengeluh terkait sumbangan Bantuan Sosial untuk pemulihan ekonomi yang dijanjikan pemerintah terkadang pencairannya relatif banyak bermasalah.

Disamping itu, Muslimin juga mendapatkan informasi tentang orang-orang difabel yang membutuhkan lapak untuk mengembangkan profesinya, misalnya pijat refleksi dllsbgnya yg penting bermanfaat kepada yang bersangkutan.

Sebagai wakil rakyat, tentu saja Muslimin yang juga biasa dipanggil “guru” di Pasar Bersama juga mengapresiasi aspirasi warga kota Minyak tersebut. Bahkan Muslimin berjanji akan mengawal dan memfasilitasi kepentingan mereka.

“Yang pertama ini kalau bisa dibilang saat ini sebetulnya pandemi covid ini masih mewabah ya, namun  bukan berarti kita harus menyerah. Mudah-mudahan sudah puncaknya dan segera wabah ini berlalu dari negeri kita. Karena apa, Karena sudah banyak penelitian terkait virus Corona itu sehingga semakin tahu bagaimana caranya mengatasi supaya tra terinfeksi Corona. Sekarang kan yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana kemudian, pertama untuk ketahanan Pangan atau Sembako, yang berikutnya adalah untuk UMKM sebagai ketahanan ekonomi,” terang Muslimin.

“Di dalam situasi ini karena Kebetulan saya di komisi A atau Komisi Pemerintahan sedangkan yang membidangi keluhan aspirasi Bapak-bapak dan ibu adalah Komisi B atau Komisi Ekonomi, namun samasekali tidak mengurangi makna kehadiran saya disini sebagai Wakil Rakyat selanjutnya akan saya koordinasikan dengan Komisi terkait, karena itu saya berharap mendapatkan masukan dari masyarakat kota Sorong khususnya karena Kota Sorong adalah Dapil saya.

Bagaimana kemudian pemerintah provinsi bisa bersama-sama membuat program yang holistik, yang inklusif untuk semua warga termasuk warga Kota Sorong, dan termasuk juga teman-teman disabilitas yang hari ini mereka juga ikut hadir. Ada beberapa poin yang saya catat, yang pertama kalau teman-teman kita siap, khususnya karena mereka sudah belajar membuat koperasi khusus untuk disabilitas, sehingga kita sebagai pihak pemerintah lebih mudah untuk bisa mengakses dan membantu kawan-kawan disabilitas.

Dalam hal ini sebagaimana mereka bisa lebih maju dalam usahanya. Kemudian yang kedua terkait beberapa teman UMKM yang ingin go internasional, cuma memang malam hari ini masih belum bisa terlalu optimistis, Kenapa karena kita tidak membahas secara teknis untuk urusan bagaimana mereka bisa masuk ke pasar internasional,” sambung Muslimin

“Ini akan menjadi inputan buat saya, ya berarti warga Kota Sorong butuh dibuatkan acara atau pelatihan. Bagaimana caranya menembus pasar internasional untuk UMKM. Terus yang berikutnya tadi terkait dengan program yang diadakan oleh Pak Jokowi oleh pemerintah pusat, terkait bantuan dana BLT untuk mikro 2,4 juta rupiah. 2,4 juta rupiah itu saya rasa banyak sekali. Di sini ternyata gak mengakses, kalaupun ada yang mengakses baru 3 saja yang cair, artinya ini menjadi evaluasi baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan pusat, Provinsi dan juga Kota. Dinas Koperasinya bagaimana, kemudian bisa mencairkan dana bantuan untuk para pengusaha mikro ini agar bisa terbantu,” lanjutnya.

“Menurut saya 2,4 juta rupiah itu adalah bantuan yang sangat besar untuk para pengusaha mikro, untuk mendukung mereka agar bisa bertahan ditengah pandemi.

Berdasarkan ini maka kira-kira program apa yang akan diusulkan untuk pembahasan APBD.  Yang pertama saya mengusulkan tetap mengusulkan dan memperjuangkan agar Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua Barat membuat platform digital untuk membantu para UMKM yang ada di Provinsi Papua Barat, menjual produk-produknya. Kalau perlu kemudian mereka bisa mengembangkan pasarnya sampai ke luar negeri, itu yang pertama,” ujarnya.

“Terus yang kedua, gerakan mengusulkan berdasarkan masukan dari kawan-kawan UKM untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang tepat guna dan tepat sasaran. Kan pelatihan itu nggak harus pelatihan keterampilan saja, tetapi kemudian bagaimana membuat brand. Bagaimana kemudian pengurusan Izin dan sebagainya. Seperti tadi banyak keluhan bahwa ternyata mereka kesulitan untuk bisa menembus pasar nasional maupun internasional, yaitu kan harus difasilitasi pemerintah provinsi, dalam hal ini harus hadir di tengah rakyat warga Kota Surabaya khususnya. Dan saya berharap juga dari hasil reses ini kemudian bisa muncul program-program yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh rakyat Papua Barat. Kan fungsi kita sebagai anggota dewan salah satunya adalah kemudian menyerap aspirasi dari warga di masing-masing untuk bisa dibuat sebagai tindak lanjut reses. Paling tidak saya hadir di tengah masyarakat dan sama-sama turut berjuang dan membantu masyarakat yang ada,” pungkasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *