Mananwir PFM : Selamat datang Kaka Besar , Banyak Masalah Menunggu Kerja Cepat PJ. Gubernur PB

Papua Barat
Bagikan berita ini

Manokwari,Honaipapua.com, -Kedatangan Anak Adat Bomberay Komjend ( Purn) Drs.Paulus Waterpauw,M.Si Penjabat Gubernur Papua Barat yang disambut dengan baik dan Penuh suka cita sejatinya menjadi Apresiasi semua masyarakat adat Papua karena memiliki Seorang Anak Adat Papua Wilayah IV Bomberay yang memiliki karier cemerlang dan patut diacungi jempol karena satu-satunya anak asli Papua yang menyandang Pangkat tiga bintang atau Komisaris Jenderal di Tubuh Polri.

Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP (Mananwir PFM ) selaku Tokoh Masyarakat Papua Barat kepada media ini memgatakan, sebuah kebanggaan Masyarakat Adat Papua Karena ” Kaka Besar Paulus Waterpauw Pulang Kampung”. Selamat datang Komjen ( Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si dan selamat Bekerja untuk Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua.

Komisaris Jenderal Polisi Drs.Paulus Waterpauw merupakan seorang Purnawirawan Polri. Ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP sejak 21 Oktober 2021. Paulus Waterpauw, lulusan Akpol 1987 ini berpengalaman dalam bidang intel. Wikipedia Kelahiran: 25 Oktober 1964 (usia 57 tahun), Kabupaten Fakfak.

Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP (Mananwir PFM ) selakuTokoh Masyarakat Papua Barat menambahkan, a<span;>da sejumlah Persoalan yang perlu diperhatikan dalam Kurun waktu Kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat ini untuk wajib diselesaikan antara lain : 1. agenda pembentukan Peradilan Adat di Wilayah III Doberay sebagai agenda mendesak sesuai amanat pasal 43 dan pasal 51 UU No.21 Tahun 2001 yang mesti didorong untuk dijalankan di Papua barat.
2.soal rencana pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat, ini sudah didorong sejak tahun 2016 dan telah memasuki Tahap Pembangunan Kantor Perwakilan Oleh Pemprov Papua Barat namun, sampai saat ini tak kunjung dibangun. 3. penegakan hukum dalam konteks perlindungan hak-hak atas tanah yang telah dikuasai pemerintah dengan cara yang terhormat dan tidak berulang kali digugat oleh masyarakat adat dengan bukti kepemilikan yang lemah menurut hukum.
4. Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat diingatkan untuk tidak membangun diatas Tanah Adat yang bermasalah karena itu sering terjadi di Provinsi Papua Barat.
5.pengendalian Jumlah penduduk baru yang masuk ke Provinsi Papua Barat sehingga masyarakat adat Papua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Pekerjaan demi menghidupi keluarganya.
6.adanya perhatian khusus sesuai Amanat UU Otsus Papua untuk keberpihakan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan Terhadap Hak -Hak Dasar Masyarakat Adat Papua sehingga tidak terjadi masalah – masalah di Papua Barat.
7. Penjabat Gubernur Papua Barat didorong untuk segera mengambil langkah tegas guna memperhatikan Hak Pelayanan publik dalam hal ini, Semua OPD harus kerja Pro Aktif dan kurangi Perjalanan Dinas yang tidak Relevan, tetapi sejati wajib melayani masyarakat adat di kantor-kantor pemerintahan Provinsi Papua Barat.
8. Penjabat Gubernur Papua Barat diingatkan untuk mendorong Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik sejumlah kalangan yang terlibat dalam berbagai kasus hukum atau diduga akan terlibat dalam kasus di Papua Barat.
9. Diduga kuat sejumlah kalangan yang “Bermasalah Hukum” sedang berusaha untuk mendekati Penjabat Gubernur Papua, Hal yang tidak elok dan memalukan seperti ini sebaiknya disikapi secara bijaksana oleh seorang dengan sosok pemimpin seperti Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat Komjend ( Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si agar tidak menjadi “bom waktu” yang mempengaruhi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini ke depan.
10. Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat sejatinya mendukung Kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat sepanjang program pembangunan dalam segala bidang itu memihak kepada Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay dan Papua Barat. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.