Kejari Kaimana Terus Awasi Dana Covid-19

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com – Sebagai bentuk pencegahan terhadap penggunaan dana Covid-19 Kabupaten Kaimana, maka Pemerintah Dareah Kabupaten Kaimana dengan Kejaksaan Negeri Kaimana telah menandatangani MoU beberapa waktu yang lalu. Sehingga pengawasan penggunaan dana Covid-10 Kabupaten Kaimana terus di lakukan oleh jajaran Kejaksaan Negeri Kaimana.

Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sendiri berjumlah Rp. 129.902.245.718,00 yang sampai saat ini baru terealisasi Rp.34,619,016,819,00 dengan rincian; biaya tak terduga sebesar Rp. 500,000,000,00, Bantuan sembako kepada masyarakat yang mata pencahariannya terdampak oleh Covid-19 sebesar Rp. 433,407,542,00, pengadaan APD sebesar Rp.32,233,115,000,00, Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 433,407,542,00.

Terkait dengan pengawasan dari Kejaksaan Negeri Kaimana, sampai saat ini pengawasan masih terus dilakukan.

“ Beberapa waktu lalu kan kami menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Dengan maksud agar pengawasan yang kami lakukan lebih optimal. Begitu juga ketika MoU ini ada, maka kita prioritaskan lebih kepada prefentif atau pencegahan. Kami dari Kejaksaan kan bisa mengingatkan kepada gugus tugas manakalah tidak sesuai dengan koridor. Sehingga pencegahan inilah yang kita prioritaskan,” ungkap Kejari Kaimana, Sutrisno Margi Utomo, SH,MH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (21/7).

Kejari Sutrisno juga menambahkan bahwa saat ini jajarannya tengah melakukan pengawasan terkait dengan realisasi anggaran untuk Covid-19 di Kabupaten Kaimana ini.

“ Saat ini team kita masih terus turun ke lapangan untuk melakukan kroscek. Misalnya, apakah benar dan sesuai bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan pengadaan APD maupun dana yang sudah direalisasikan itu. Kami sangat berharap agar dana yang sudah direalisasikan ini sesuai dengan peruntukannya,” ujarnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa pihak kejaksaan juga bisa memutuskan kontrak kerjasama, bilamana ada indikasi terjadinya dugaan penyalahgunaan dana Covid diluar pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya.

“ MoU ini dengan maksud agar kita bisa melakukan pencegahan. Tetapi toh, jika dalam perjalanan, misalnya terjadi penyalahgunaan anggaran Covid-19 ini, maka kami bisa saja memutuskan kontrak dan menangani persoalan tersebut. Untuk itu kami berharap agar antara Kejaksaan dengan gugus tugas ini terus berkomunikasi. Manakalah ada kesulitan yang ditemui gugus tugas, maka bisa koordinasikan dengan kami, supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami juga berharap agar alokasi dana yang sudah dianggarkan ini, bisa dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat,” pungkasnya.

Sementara itu, data yang kami dapatkan bahwa; dana yang sudah direalisasikan sebesar Rp.32,233,115,000,00, ini digunakan untuk membeli APD dari China, diantaranya, Protection Suit Steril sebanyak 13.000 unit, Protection Suit Non Steril sebanyak 30.000 unit, Shoes Cover sebanyak 12.500 unit, Googles sebanyak 20.000 unit, Mask KN 95 sebanyak 20.000 unit, Non Contact Forhead Thermometer sebanyak 250 unit, Rapid Test for Covid 19 sebanyak 30.500.

“ Kalau untuk APD ini kami sudah cek dan barangnya ada. Sebagian APD ada di gudang pemda, sebagian lagi ada di gudang BPKAD Kaimana. Dan untuk APD ini, beberapa waktu yang lalu juga ada 2 kontainer yang masuk, mungkin sudah di bongkar. Kami berharap agar masyarakat tetap mendengar anjuran pemerintah agar kita sama-sama bisa menekan penyebaran virus yang sangat mematikan ini,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *