KASN Kembali Rekomendasikan Sanksi untuk 7 ASN di Kaimana

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com – Tertanggal 24 November kemarin, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali lagi merekomendasikan 7 ASN untuk diberikan sanksi oleh PPK dalam hal ini Bupati Kabupaten Kaimana, terkait dengan dugaan ketidaknetralan tujuh ASN ini dalam proses pilkada di Kabupaten Kaimana.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE saat Berkoordinasi dengan KASN

Hal ini dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi via telepon celularnya, Jumat (27/11).

Untuk itu, dari seluruh laporan yang sudah di rekomendasikan Bawaslu Kaimana kepada KASN, sudah sebanyak 20 ASN, yang sudah direkomendasikan sanksi oleh KASN. Rekomendasi sanksi dari KASN yang pertama tertanggal 26 Oktober 2020 sebanyak 2 rekomendasi. Rekomendasi yang kedua tertanggal 18 November 2020 sebanyak 11 rekomendasi. Rekomendasi yang ketiga tertanggal 24 November 2020 sebanyak 7 rekomendasi.

“Dari sekian laporan yang masuk ke Bawaslu Kaimana dan diteruskan kepada KASN ini, sudah ada 20 ASN yang diberikan rekomendasi sanksi oleh KASN. Kebetulan rekomendasi dari KASN kami sendiri yang terima, ketika kami mengikuti kegiatan di Jakarta. Rekomendasi yang diberikan oleh KASN untuk ASN Kaimana ini merupakan pengalaman yang harus kita petik bersama. Artinya, ASN harusnya tidak terlibat atau berpolitik praktis, karena sudah diatur dengan sangat jelas dalam regulasi. Ini juga menjadi peringatan bagi seluruh ASN yang ada di Kaimana agar lebih bijak lagi menyikapi situasi kondisi pilkada yang ada di Kabupaten Kaimana,” ungkapnya.

Ketika disinggung soal laporan lainnya yang masih belum ada rekomendasi dari KASN, Karel menegaskan bahwa semuanya masih berproses.

“Untuk sampai saat ini sudah ada 20 laporan kita yang sudah ditindaklanjuti KASN dan sudah memberikan sanksi melalui PPK. Yang lainnya masih berproses di KASN. Kami berharap laporan yang lainnya ini juga segera menyusul, sehingga masyarakat terutama ASN di Kabupaten Kaimana bisa paham dan tahu bahwa, kami dari Bawaslu RI sampai tingkat bawah dan juga KASN memberikan prioritas pengawasan juga untuk netralitas ASN dalam pilkada ini,” ujarnya.

Karel juga menegaskan bahwa untuk 7 ASN yang sudah diberikan rekomendasi dari KASN ini juga mendapatkan sanksi sedang yang harus dieksekusi oleh PPK.

“ Kami berharap agar seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kaimana tidak terlibat langsung dalam politik. Karena itu sudah melanggar aturan. Apalagi sekarang ini sudah mendekati hari H. Sehingga ASN wajib memahami hal ini dengan baik, agar bisa terhindar dari sanksi maupun jeratan hukum yang mungkin saja diberikan oleh penegak hukum maupun sanksi kode etik dari KASN,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *