Kaimana Peringkat Tertinggi Penanganan Netralitas ASN se Papua Barat

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Sampai dengan hari ini H -11 Pilkada Kaimana, sudah sebanyak 53 laporan yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana. 53 laporan ini merupakan laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN selama proses pilkada di Kabupaten Kaimana berlangsung, sejak beberapa bulan yang lalu.

Penyelidik KASN dan Koordinator KASN Wilayah Papua Barat, Adi Yusuf Tamburaka, MH

Dari 53 laporan tersebut, kurang lebih 30 laporan sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana. Sementara yang lainnya masih berproses di Bawaslu Kabupaten Kaimana. Dari 30 laporan yang sudah diserahkan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN), sebanyak 20 laporan sudah diberikan rekomendasi sanksinya kepada PPK Kabupaten Kaimana.

Fakta ini tentunya mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak, termasuk tanggapan dari Koordinator KASN Wilayah Papua Barat, yang juga merupakan salah satu penyelidik ASN, Adi Yusuf Tamburaka,MH.

“Pilkada merupakan sebuah proses pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dengan beradu argument, gagasan, visi dan misi, jika terpilih menjadi kepala daerah untuk masa bhakti 5 tahun. Moment pilkada ini bukan untuk kita saling bermusuhan satu dengan yang lain, bahkan persaudaraan dihilangkan karena beda pilihan dan dukungan,” ungkapnya.

Menurutnya, penyelenggara Negara khususnya ASN dilarang terlibat dukung mendukung salah satu pasangan calon, karena ASN adalah pemersatu bangsa, sehingga wajib netral, namun mempunyai hak pilih. Lanjut dia, walau punya hak pilih, bukan berarti harus comen, like dan posting bahkan terlibat kampanye, karena ASN ada aturannya yang harus ditaati dan dipatuhi.

“Dalam sumpah dan janjinya, ASN bekerja melayani rakyat, tidak membedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Larangan itu sudah diatur dalam PP 42 Tahun 2014 tentang kode etik perilaku ASN, PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dimana pasal 9 ayat 2 berbunyi ‘Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Aturan-aturan ini juga sudah diingatkan kembali dengan SKB 5 kementerian dan lembaga yakni; Menpan, Mendagri, BKN, KASN dan Bawaslu tahun 2020,” ujarnya.

Lanjut Adi, jika hal ini dipegang oleh seluruh ASN maka telah terpenuhi sumpah dan janji kepada Tuhan dan juga kepada Negara. “Oleh karena itu, kami menghimbau kepada setiap ASN didaerah, khususnya di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, agar dapat menjaga jati diri ASN sebagai pemersatu bangsa. Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah nantinya, kepala daerah tersebut akan melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah dan sebagai pejabat pembina kepegawaian, yang mana dalam hal melaksanakan kedua tugas tersebut mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, didalamnya ada sumpah jabatan kepala daerah, ada larangan, ada sanksi dan semua keputusannya harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Selain itu, Adi juga menjelaskan bahwa keterlibatan ASN berpolitik atau mendukung salah satu pasangan calon dengan iming-iming promosi jabatan dan lain sebagainya, bukanlah hal yang mutlah, karena semua itu harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang sudah diatur.

“Maka ketika ASN terlibat politik praktis lalu berharap ASN itu akan diprioritaskan atau dipromosikan, hal itu tidak serta merta, karena prasyarat menduduki jabatan, salah satunya yakni tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin, dan juga telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mana semuanya harus melalui seleksi terbuka, uji kompentensinya diawasi oleh KASN,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi melalui telepon celularnya mengatakan bahwa, diantara 9 kabupaten/kota di Papua Barat yang melaksanakan pilkada, Kaimana menduduki peringkat tertinggi terkait penanganan pelanggaran netralitas ASN.

“Untuk Papua Barat, Kaimana sudah menduduki peringkat pertama. Ini menjadi preseden buruk bagi kita di Papua Barat. Mudah-mudahan, Kaimana tidak masuk atau tidak menjadi peringkat tertinggi skala nasional dalam hal penanganan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilukada ini,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *