Kadistrik Teluk Arguni ” Tidak Boleh ada Program Siluman”

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KAIMANA, Honaipapua.com,- Sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan penggunaan dana kampung di 24 kampung yang ada di Distrik Teluk Arguni, maka, Pemerintah Distrik Teluk Arguni sudah mengambil langkah, dengan memberikan himbauan kepada pengelolah dana kampung untuk tidak keluar dari hasil muskam.

Kepala Distrik Teluk Arguni, Septer Samaduda, SE, ketika dikonfirmasi di Kaimana, Kamis (16/5) menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan dana kampung.

“Musyawarah kampung atau muskam ini merupakan keputusan tertinggi di kampung. Sehingga tidak dibenarkan kepada aparat kampung maupun pengelolah dana kampung untuk kemudian merencanakan program yang tidak masuk dalam hasil muskam. Hal ini juga sudah kami sampaikan kepada beberapa kampung, saat kami melakukan kunjungan kesana,” ungkapnya.

Menurutnya, program yang sudah direncanakan yang dihasilkan melalui muskam ini yang harus dijalankan.
“Kami menegaskan karena belajar dari pengalaman kemarin-kemarin, walaupun kesepakatan sudah ada melalui muskam, tapi masih ada perubahan-perubahan yang masuk, terutama dalam program pembangunan fisik. Ini tidak boleh lagi terjadi, karena sudah menyalahi aturan. Apa yang sudah dihasilkan dalam muskam dan musdis, itulah yang harus dilaksanakan. Tidak ada program siluman yang kemudian masuk, setelah ada muskam dan musdis,” ujarrnya.

Lanjut Septer, pihaknya akan melakukan pengawasan optimal, sehingga ketika ada persoalan yang terjadi di kampung diantara 24 kampung ini, maka dirinya tidak segan-segan untuk melaporkan hal ini kepada bupati Kaimana.

“Pertama, kami selaku pimpinan wilayah di distrik, kami mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada pak bupati. Sehingga kalau ada kampung baik itu aparat kampung atau pengelolan dana kampung ini keluar dari jalur, maka tentu akan menjadi perhatian kami juga, dan kami akan laporkan hal itu kepada pak bupati. Hal ini dengan maksud agar bisa menghindari penyelewengan penggunaan anggaran kampung.

Kami juga menghimbau kepada 24 kepala kampung ini, untuk selalu berpegang teguh pada aturan pengelolaan dana kampung, sehingga pemanfaatan dana kampung ini bisa sesuai dengan peruntukkannya,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *