Ini Pernyataan DAP Domberay Terkait Rencana Penggusuran Warga Adat di Area Bandara Rendani

Papua Barat
Bagikan berita ini
  • 11
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    11
    Shares

MANOKWARI, Honaipapua.com,- Rencana pemerintah daerah Kabupaten Manokwari, untuk merelokasi masyarakat yang berada di areal atau kawasan Bandara Rendani sebaiknya dipikirkan sisi kemanusian dan posisi masyarakat adat setempat yang adalah saudara dan keluargamu sendiri, sesama Orang Papua.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP, menegaskan bahwa Bupati segera mencari solusi alternatif yaitu, persiapan Rumah dan tanah bagi masyarakat yang mau di relokasi, agar mereka tidak kesulitan dalam proses kepindahannya dan penempatan tempat tinggal yang baru.

” Perlakukan mereka sebagai sesama manusia Papua dan anak adat. wajib saling menghargai dan menghormati, menjaga hubungan kekeluargaan, “ungkap Finsen.

Menurut Paul begitu disapa, Jabatan Bupati adalah jabatan sementara, misalkan setelah tidak menjabat sebagai Bupati pasti akan kembali menjadi masyarakat adat seperti mereka. oleh sebab itu, penting sekali Bupati datang dan duduk bicara dengan masyarakat adat di Rendani sebagai keluarga dan sebagai anak adat. ” Saya pikir Bupati sangat paham dengan maksud kami para pimpinan adat,”jelas Finsen.

Dikatakan Paul, pada prinsipnya sesuai dengan keputusan Mubes Masyarakat adat Papua bahwa, masyarakat adat Papua mendukung pembangunan pemerintah daerah yang menguntungkan atau memihak masyarakat adat Papua.

” Kalau pembangunan datang lalu menyingkirkan masyarakat adat dan menghancurkan masa depan masyarakat adat, maka kami akan ambil posisi lawan,”tegas Paul Finsen.

Ia berharap, sebagai anak adat yang menjabat Bupati Kabupaten Manokwari segera turun lapangan untuk bertemu masyarakat dan duduk bersama berbicara agar ada solusi alternatif.

” DAP sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua akan selalu bersama Rakyat Papua dan selalu membela hak -hak Dasar Masyarakat adat Papua,”terang Paul Mayor.

Paul menambahkan, sesuai Statuta dan Manifesto Dewan Adat Papua bahwa DAP mengintervensi segala jenis pembangunan di Tanah Papua, agar pembangunan itu memihak masyarakat adat Papua dan tidak menciderai nilai-nilai, norma dan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. (Del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *