Hasil CPNS 2018 : ‘Pilihan Kita Saat ini, Bersabar Menunggu Payung Hukum’

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Menanggapi aksi demo beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh sekelompok orang yang juga dibubarkan oleh Brimob, Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma memberikan jawaban termasuk alasan, kenapa sampai hari ini belum diumumkan hasil test CPNS 2018. Hal ini disampaikannya ketika usai melantik Luther Rumpumbo, S.Pd menjadi Penjabat Sekda Kaimana, Selasa (29/9) kemarin.

Bupati Kaimana, Drs.Matias Mairuma

“Kalau kita bicara instruksi presiden, yang isinya itu adalah menyetujui alokasi lulusan dari formasi yang ada. Melalui inpres itu kan alokasinya 80 persen untuk orang asli Papua dan 20 persen untuk nusantara. Atas dasar itu, lalu dibentuklah panselnas dengan sistem CAT. Kalau kita melihat hasil dari CAT yang ada dimeja saya itu, hasilnya tidak mencerminkan instruksi Presiden yang telah diterbitkan. Tidak terwujud instruksi itu, karena orang asli Kaimana, dalam prosentasenya itu hanya sedikit. Fakta ini tidak hanya terjadi di Kaimana, tetapi juga terjadi di Fakfak, Kota Sorong, Wondama, Manokwari Selatan, yang sampai hari ini belum pasti. Itu terjadi karena prosentase kelulusan CAT ini tidak sesuai dengan inpres. Olehnya, Agustus lalu, bapak gubernur bawa seluruh bupati dan walikota se-Papua barat bertemu dengan Menpan-RB,” ungkapnya.

Menurutnya, Menpan RB sudah menyetujui hasil test CPNS ini bisa mengakomodir keraifan lokal yang sudah disampaikan.

“ Menpan sudah menyetujui dan mengakomodir kearifan lokal yang sudah kami usulkan. Olehnya pemerintah harus menyiapkan satu payung hukum untuk membatalkan payung hukum pertama, sehingga tidak terjadi masalah, ketika hasil dengan mengakomodir kearifan lokal ini diumumkan. Prosentase ini bisa terwujud kalau kita keluar sedikit dari sistem CAT,” lanjutnya.

Lanjut Bupati Mairuma, saat ini ada beberapa staf dari enam kabupaten/kota yang ada di Papua Barat yang belum mengumumkan hasil test CPNS 2018, masih berada di Jakarta untuk kepentingan tersebut.

“ Untuk sementara, enam staf dari enam kabupaten/kota masih berada di Menpan. Tetapi karena Jakarta ini kan lagi memberlakukan PSBB yang kedua yang lebih ketat dari PSBB yang pertama, sehingga semua pejabat ini lagi berkantor dirumah. Kami masih menunggu regulasi yang sebenarnya sudah disetujui oleh Menpan RB untuk mengakomodir 80 persen ini,” ujarnya.

Menurutnya, kalau memang dipaksakan untuk diumumkan hasil test, maka hasil test dengan prosentase awal dari sistem CAT yang akan diumumkan, dengan prosentase keterwakilan OAP yang sangat minim. “Tapi saya secara pribadi, kalau boleh saya bersabar menunggu menpan, yang dalam tanda petik menyetujui sedikit kearifan lokal. Lebih baik tunggu kesana, dari pada harus diumumkan sekarang. Sekarang tergantung masyarkat,” ungkanya.

Menurutnya, kalau delapan suku asli Kaimana yang meminta agar hasil test CPNS 2018 ini diumumkan saatini, dengan prosentase keterawakilan OAP yang masih sangat kurang, maka pihaknya akan mengumumkan itu.

“ Kalau dipaksa untuk umumkan, maka hasil CAT Panselnas ini yang akan saya umumkan, bukan berdasarkan kearifan lokal, yang saat ini kita masih menunggu payung hukumnya. Kemarin pendemo katanya mau ke kantor Bupati. Saya hanya mau lihat, pendemo hari ini, apakah mewakili delapan suku asli atau tidak. Jadi pendemo ini juga harus paham, bahwa mereka ini adalah representase dari delapan suku asli Kaimana atau tidak. Kalau pendemo hanya satu suku, saya juga tidak bisa mengikuti teriakan pendemo untuk mengumumkan hasil ini. Karena ketika saya mengakomodir kearifan lokal itu, saya patahkan delapan suku asli Kaimana. Bagaimana supaya delapan suku ini ada keterwakilannya pada pengumuman besok,” lanjutnya.

Ketika disinggung soal beberapa kabupaten/kota yang juga mengumumkan hasil test CPNS 2018, lanjut Mairuma, masyarakat harus melihat kondisi itu dengan jeli.

“Jujur saja, jangan sampai masyarakat kita mendengar bahwa Manokwari Selatan dan Wondama juga mau umumkan hasil test 2018. Kenapa dia mau umumkan. Kita harus lihat dulu apa latar belakangnya. Hari ini dua bupati petahana ini maju dan sudah menjadi calon tetap kepala daerah Pilkada 9 Desember ini. Kalau mereka tidak umumkan itu, maka ada kekhawatiran mereka berdua, jangan-jangan pikiran mereka ini nanti dirubah oleh penjabat bupati. Silahkan mengumumkan, tetapi acuan hukumnya apa. Kalau acuan hukumnya itu panselnas, maka tidak bisa mengakomodir kearifan lokal. Olehnya, kita harus bersabar dan menunggu payung hukum ini dibuat, baru proses penerbitan NIP dan lain-lain bisa jalan,” ujarnya.

Bupati Mairuma juga megnatakan bahwa pilihan yang saat ini harus dilakukan adalah menunggu payung hukum dari Menpan RB, agar 80 persen OAP seperti yang tertuang dalam Inpres tersebut bisa terwujud.

“Sebetulnya itu pilhan saya yaitu bersabar. Kita juga tidak bisa menjadi pejabat, lalu terkecoh dengan tuntutan satu dua orang saja. Sebab tanggung jawab kita untuk semua masyarakat, semua suku di Kaimana. Bukan hanya satu dua orang. Saya tidak mau mengorbankan yang lain juga. Jadi, pemerataan tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik saja, tetapi juga dari segi aparatur sipil Negara harus juga ada pemeraaan. Kata kunci itu bahwa payung hukumnya harus ada dulu baru bisa diumumkan. Jadi saya meminta supaya kita bisa bersabar sedikit. Toh hasilnya kan akan tetap diumumkan dengan pertimbangan kearifan lokal ini,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *