GMAAP Minta Menpan Tinjau Kembali Hasil Kelulusan CPNS 2018 Kaimana

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Puluhan anggota Gerakan Musyawarah Anak Adat Papua (GMAAP) Kabupaten Kaimana meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan-RB) untuk meninjau kembali hasil kelulusan CPNS 2018 Kabupaten Kaimana yang sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.

Hal ini ditegaskan oleh Perwakilan GMAAP Kabupaten Kaimana, Romelus Werfete ketika melaksanakan jumpa pers di Resto Qitty Ronald dibilangan Jl. Utarum-Bantemin Kaimana, Senin (19/4).

Menurutnya, GMAAP masih terus berupaya dan memperjuangkan hak-hak anak asli Kaimana yang mengikuti test CPNS 2018 yang lalu, namun dinyatakan tidak lulus.

“Hari ini kami datang untuk menyampaikan dan hal ini juga sedang disuarakan oleh anggota kami yang saat ini sedang berada di Jakarta. Kami meminta kepada Menpan RB untuk meninjau kembali SK kelulusan CPNS 2018 untuk Kabupaten Kaimana, karena kami menilai banyak hal yang janggal dengan pengumuman hasil kelulusan CPNS 2018 beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.

Romelus juga menegaskan bahwa, prosentase kelulusan yang diumumkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, belum memenuhi 80:20 seperti yang telah disepakati oleh dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat.

“ Data kelulusan yang kami dapatkan ini belum mencapai 80 : 20 seperti yang diinginkan oleh semua pihak. Sebelum pengumuman itu, mantan bupati menyampaikan kepada kami dewan adat agar memasukan nama-nama dari delapan suku asli agar bisa diakomodir masuk dalam 80 persen OAP. Nah, ternyata setelah pengumuman, bukan 80 : 20, tetapi 70 : 30. Makanya tuntutan ade-ade ini, 80 persen itu ada dimana?” ungkapnya.

Menurutnya, hasil CPNS 2018 belum mengakomodir delapan suku asli Kaimana, seperti yang diinginkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.

“ Terus waktu kami demo ketiga itu, Ibu Olivia menyampaikana bahwa sudah terpenuhi 80 persen. Kami jelaskan bahwa, khususnya kami dari Suku Kuri, ada 8 kampung itu, tidak ada satu orang pun yang lulus. Terus 80 persen ini terpenuhi dari mana. Dikampung Efara sendiri, tidak ada satupun yang lulus. Termasuk salah satu dokter yang dari Mahua pun, dia tidak lulus. Dokter ini ahli bedah. Anak asli kampung Mahua. Inilah yang menjadi pertanyaan kami kepala-kepala suku, kami tidak pernah memaksa bupati untuk 80:20 ini. Tetapi waktu itu, bupati menyurati kami kepala-kepala suku dan pertemuan sebanyak tiga kali, beliau meminta kami memasukkan data supaya bisa diakomodir sesuai dengan 80:20 persen itu,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa aspirasi mereka ini akan disampaikan juga oleh DPRD Kaimana yang beberapa waktu lalu sudah menampung aspirasi mereka.

“ Saat ini mereka ada di Jakarta, termasuk perwakilan dari GMAAP Kabupaten Kaimana dan Dewan Adat Kabupaten Kaimana. Mereka akan bertemu langsung dengan Menpan RB untuk menyampaikan aspirasi kami, dan juga kejanggalan-kejanggalan selama proses CPNS 2018 ini berlangsung, terutama pada saat pengumuman kelulusan hasil. Kami mendesak supaya Menpan RB meninjau kembali SK kelulusan. Banyak kejanggalan terjadi dari hasil yang diumumkan ini. Ada penghapusan formasi. Ada formasi yang dibuka khusus untuk sarjana, tetapi yang lulus itu SMA. Itu juga salah satu kejanggalan yang harus dilihat baik oleh Menpan RB,” tuturnya.

Romelus juga mengatakan bahwa, pihaknya sudah mengusulkan 100-an nama yang sudah dimasukkan ke BKPSDM Kabupaten Kaimana, untuk kemudian diusulkan ke Kemenpan-RB.

“ Intinya bahwa sebanyak 100-an nama yang kami masukkan di BKPSDM Kabupaten Kaimana itu harus diakomodir. Entah nanti konsekuensinya seperti apa, tetapi kami minta supaya adik-adik kami yang namanya sudah dimasukkan ke BKPSDM Kabupaten Kaimana ini diakomodir oleh Menpan-RB, karena ini adalah aspirasi dari kami anak-anak asli Kaimana,” pungkasnya. (edo)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *