DPRD Minta TPP Nakes Dibayarkan Pekan Depan

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honipapua.com, -Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh DPRD Kaimana bersama instansi teknis terkait, maka TPP Nakes yang sudah diaspirasikan beberapa hari yang lalu, akhirnya menemui titik terang. Hal ini terbukti setelah DPRD mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah nakes yang ikut hadir, anggota dewan dan juga instansi teknis terkait, yakni, Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Kaimana, Rabu (27/1).

Frans Amerbay, SE

Terungkap dalam rapat dengar pendapat tersebut bahwa pembayaran insentif untuk nakes selama ini tetap dibayarkan setiap bulan. Namun ada tiga item tunjangan yakni; tunjangan profesi, tunjangan resiko kerja dan uang makan tidak bisa terbayarkan untuk bulan Juli sampai Desember 2020, dengan alasan karena telah diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 25, termasuk dengan tiga item tunjangan tersebut masuk didalam TPP tersebut.

Foto RDP antara DPRD Kaimana dengan Instansi Teknis Tetkait

Setelah didalami oleh DPRD, terungkap juga dari Dinas Kesehatan bahwa sampai saat ini SK Bupati terkait pembayaran tiga tunjangan tersebut masih berlaku. Sehingga DPRD dalam hal ini diusulkan oleh Frans Amerbay, SE, menyarankan agar sisa enam bulan tiga tunjanganya tersebut harus dibayarkan.

“RDP hari ini dilaksanakan untuk mencari jalan tengah, atau solusi atas aspirasi yang disampaikan oleh nakes beberapa hari yang lalu. Nakes ini kan mereka sudah bekerja dengan segala resiko dan berada digaris depan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami berterimkasih untuk nakes yang selama ini sudah menunaikan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Frans juga mengatakan bahwa, total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar tiga tunjangan tersebut, baik untuk nakes RSUD maupun PMK untuk seluruh Kabupaten Kaimana berkisar Rp. 5 – 6 Miliar.

“Kalau ditotalkan, mungkin anggarannya berada di posisi lima miliar sampai 6 miliar rupiah. Dan itu bisa dibayarkan. Kalau bicara soal uang, saya pikir kita masih punya dana, karena kita bisa gunakan silpa tahun anggaran 2020,”tuturnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa, khusus untuk pembayaran TPP nakes ini, nantinya akan dimasukkan dalam KUAPPAS tahun anggaran 2021, karena mau tidak mau harus dibayarkan hak nakes yang selama ini sudah berkerja dengan maksimal.

“Kita bisa gunakan SILPA 2020, dan kebetulan sampai hari ini KUA PPAS 2021 belum final, sehingga kita bisa masukkan itu. Kami juga meminta kepada instansi teknis terkait dan juga tim anggaran untuk mereview kembali perbub dan juga melihat KUA PPAS 2021, sehingga item tunjangan untuk tenaga kesehatan ini dapat di akomodir ditahun 2021 ini,” bebernya.

Lanjut Frans, hal ini dapat terwujud, jikalau ada kesepakatan dan semua belah pihak yang ikut hadir dalam RDP ini. “Tentunya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku, dan harus dilaporkan juga kepada kepala daerah untuk dimintai pertimbangannya. Mungkin ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dan salah satunya yaitu dengan adanya RDP, dan juga yang lainnya. Sehingga kami berharap, proses untuk menuju kesana, harus dilakukan dalam waktu dekat. Kalau dari kami DPRD, kami berharap minggu depan sudah bisa diselesaikan persoalan ini, dan hak nakes sudah bisa dibayarkan,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *