Dinilai Sengaja Memolorkan Pengumuman PAW, Demokrat Siap Somasi DPRD Kaimana

Papua Barat
Bagikan berita ini
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

KAIMANA,Honaipapua.com, – Karena dinilai sudah memperlambat proses pengumuman PAW terhadap kedua kadernya yang saat ini masih menjabat aktif sebagai anggota DPRD Kaimana, maka partai Demokrat sudah menyiapkan somasi untuk DPRD Kaimana. Sebelumnya rencana pengumuman PAW kepada anggota dewan ini sudah direncanakan dan difasilitasi oleh Ketua DPRD Kaimana, Frans Amerbay, SE, namun karena kehadiran anggota tidak mencukupi, maka pengumuman tersebut pun batal di lakukan.

Atas kondisi ini, DPC Partai Demokrat, Senin (27/8) kemarin telah mengambil langkah tegas menyurati DPRD untuk segera melakukan pengumuman terhadap PAW kedua kadernya tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak dilaksanakan, maka Demokrat tidak segan-segan untuk mengambil langkah hukum.

Hal ini ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana, Fredy Thie ketika dikonfirmasi via telepon celularnya, Selasa (28/8). Dalam regulasi PP Nomor 12 Tahun 2018 itu sudah sangat jelas. Disana diatur tentang paripurna atau rapat dewan, sampai dengan proses pergantian antar waktu (PAW). Mulai dari pasal 93, 96 sampai pasal 104, semuanya sudah diatur disana. Ini urusan partai kami, dan dengan alasan yang sangat jelas DPP Demokrat mengusulkan PAW kepada Rosina Syarif dan Adjid Hi Kadir. Tetapi kenapa proses pengumuman PAW keduanya ini kok terkesan di lambat-lambatkan. Ada apa sebenarnya? Olehnya kami kembali menyampaikan ketegasan kami ke DPRD Kaimana supaya proses pengumumannya ini segera jalan, sehingga proses PAW selanjutnya ini dia bisa segera sampai ke Gubernur, ungkapnya.

Thie juga menambahkan bahwa, mekanisme proses PAW terhadap dua calonnya ini akan disesuaikan dengan regulasi PP Nomor 12 Tahun 2018 ini. Dalam aturan itu, setelah 7 hari menerima surat dari kami, DPRD harus menindaklanjuti itu, dan disampaikan kepada Gubernur melalui bupati atau kepala daerah. Itu sudah jelas dikatakan dalam aturan itu. Dan jika setelah tujuh hari, belum ada tindak lanjut dari kepala daeerah, maka DPRD boleh menyampaikana pengusulan PAW tersebut langsung kepada Gubernur. Kami akan ikuti proses ini baik, sehingga proses PAW ini bisa segera selesai, ujarnya.

Sementara dua kader partai Demokrat ini diputuskan untuk di PAW dari keanggotaan DPRD Kaimana karena dinilai telah melanggar kode etik partai, dan aturan partai. Jelas bahwa Demokrat mengambil langkah memecat Rosina Syarif karena dia sebagai caleg DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra. Sehingga mau tidak mau harus lepas dari Demokrat. Sementara Adjid ini karena pernah melakukan gugatan terhadap partai Demokrat dan itu bukti bahwa yagn bersangkutan tidak menghargai partai yang selama ini telah mengakomodir dia sebagai kader. Sehingga Demokrat merasa tepat untuk mencopot kedua kader ini, ujarnya.
Sementara itu, Patahudin, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kaimana, ketika dikonfirmasi di Sekretariat Demokrat mengungkakan, jika dalam satu dua hari ketegaskan Demokrat belum juga dilaksanakan (pengumuman PAW) maka pihaknya berjanji akan turun dengan kekuatan yang lebih besar. Saya pikir kami akan lakukan itu, kalau dalam waktu satu dua hari belum juga diumumkan. Karena ini untuk kepentingan partai kami, maka kami akan ambil langkah hukum, kalau memang belum juga diumumkan PAW-nya, ujarnya.

Ketegasan yang disampaikan oleh DPC Demokrat Kaimana kepada DPRD Kaimana, Senin (27/8) kemarin pun langsung dibalas dengan surat dari Sekwan yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD Kaimana, Yance Karafey pada hari itu juga, dan dilampirkan surat pengunduran diri atas nama Rosina Syarif tertanggal 4 Juli 2018.

Menanggapi hal ini, Fredy Thie menilai bahwa proses pengumuman PAW dua kader partainya ini sengaja dimolor-molorkan. Yang bersangkutan kan sudah sampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan ke pimpinan DPRD. Kenapa surat ini tidak sampai ke kami? Harusnya kan setelah pimpinan dewan terima surat ini, disampaikan kepada fraksi kami, dan diteruskan fraksi kepada partai Demokrat. Artinya kami menilai bahwa lembaga yang terhormat ini sudah tidak jalan sesuai aturan. Itu tidak dibenarkan. Lembaga yang terhormat ini menjadi tercoreng namanya karena ulah satu dua orang. Terlepas dari itu, kami sangat berharap agar pengumuman PAW dua kader kami ini segera dilaksanakan, sehingga bisa segera ditindaklanjuti ke pak gubernur, pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *