Diduga Terjadi Markup, Dua Fraksi Minta Penegak Hukum Lakukan Penyelidikan

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Setidaknya ada tiga proyek besar yang dilaksanakan di Kaimana menjadi sorotan dua fraksi DPRD Kaimana, yakni Fraksi Gerakan Pembangunan Rakyat dan Fraksi Partai Demokrat. Tiga proyek besar ini di soroti dalam rapat paripurna pembahasan dan penetapan APBD 2021, dalam pandangan akhir fraksi yang dibacakan oleh masing-masing juru bicara fraksi.

Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan APBD 2021

Fraksi Gerakan Pembangunan Rakyat dalam pandangannya menegaskan bahwa dengan mempertimbangkan besaran biaya yang dianggarkan untuk biaya pekerjaan konstruksi pembangunan kantor DPRD, GOR dan jalan Lobo-Werua, karena Nota Kesepakatan (MoU) Nomor: 910/726/BUP/2019, Nomor : 910/53/DPRD/2019 tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak junto amandemen I Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana dengan DPRD Kaimana, Nomor: 910/265/BUP/2020, Nomor: 910/02/DPRD/2021 tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD, Gedung Olahraga, dan Peningkatan jalan Lobo – Werua, Tidak pernah dilakukan rapat paripurna pembahasan dan persetujuan bersama di DPRD Kaimana.

“Alokasi anggaran untuk peningkatan jalan Lobo – Werua dianggap terlalu besar dan diduga telah terjadi mark-up. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami merekomendasikan agar pihak Kejaksaan Negeri Kaimana dan Kepolisian Resor Kaimana untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pidana yang dapat mengakibatkan kerugian Negara,” ungkap Arsyad Laway, salah satu anggota Fraksi Gerakan Pembangunan Rakyat DPRD Kaimana.

Hal senada juga disampaikan oleh Fatamsyah Furu salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan akhir fraksi. “Fraksi Partai Demokrat menolak untuk menganggarkan biaya konstruksi pembangunan Kantor DPRD, GOR dan jalan Lobo – Werua, karena nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan DPRD Kaimana Nomor : 910/726/BUP/2019, Nomor : 910/53/DPRD/2019 tetang pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, pekerjaan pembangunan gedung Kantor DPRD, GOR dan peningkatan ruas jalan Lobo – Werua, tidak pernah dilakukan rapat paripurna pembahasan dan persetujuan besama di DPRD Kabupaten Kaimana, tetapi dilakukan atas inisiatif beberapa anggota DPRD Kabupaten Kaimana,” ungkapnya.

Walaupun demikian, dua fraksi ini juga menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD 2021 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan penting, baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dan sejumlah pihak lainnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *