Pencaker Ancam Palang Kantor Pemerintahan, Dandim dan Kapolres dampingi Temui Pjs Bupati Manokwari

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Jl.Drs.Esau Sesa Sowi Gunung Kabupaten Manokwari Papua Barat, Selasa 3 November 2020 Pukul 10.29 s/ d Pukul 11.45 WIT, telah dilaksanakan pertemuan antara Pjs Bupati Manokwari Roberth Rumbekwan,SH, MM bersama Ketua Tim Pencaker Yulianus Indouw, Sekertaris Tim Pencaker M.Rumayon S.Sos bersama 15 perwakilan pencaker yang tidak lolos seleksi CPNS Formasi Tahun 2018.

Hadir dalam pertemuan tersebut Dandim 1801/Mkw Kolonel Arm Airlangga, Kapolres Manokwari, AKBP.Dadang Kurniawan Wijaya,S.IK, Pasiren Kodim 1801/ Mkw Mayor Arm Joansyah, Kabag Ops Polres Manokwari AKP Edwar Panjaitan,S.Ik.

Solidaritas Pedulii Pencaker Kabupaten Manokwari, Ketua Yulianus Indow, S.P didampingi Sekertaris Minggus Rumayom, S.IP, menyampaikan, perlu diketahui bersama bahwa Pasca pengumuman hasil akhir tes CPNS Formasi 2018 Kabupaten Manokwari pada tanggal 31 Juli 2020 lewat website www.manokwarikab.go.id, dimana hasilnya adalah berbanding terbalik antara Orang Asli Papua dan Non Asli Papua dengan kuota sebanyak 380 Formasi jabatan. Angka dan presentasi kelulusan adalah Orang Asli Papua sebanyak 110 orang dengan presentase 29% dan Non Asli Papua sebanyak 270 orang dengan presentase 71%.

” Hal ini kami menilai sangat keliru dan sangat tidak sesuai dengan kuota yang yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Menteri PAN-RB yaitu kuota untuk Orang Asli Papua 80% dan Non Asli Papua 20% sebagai representasi dari amanat UU no 21 Tahun 2001 tentang Perlakuan Otonomi Khusus Bagi Papua dan Papua Barat, “ungkap Yulianus Indow.

Hal ini telah diperjuangkan oleh Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD, Ketua MRPB, para Bupati/Wali Kota se Papua Barat dan beberapa perwakilan Pencaker yang ikut serta dalam pertemuan Pertama bersama Menteri PAN-RB pada tanggal 07 Agustus 2020 di Jakarta. Pertemuan dimaksud telah membuahkan hasil yang dituang dalam surat Menteri PAN-RB Nomor ; B/ 738 /M SM. 01.00/7/2020 tentang Optimalisasi Formasi CPNS Tahun 2018. Surat Optimalisasi Formasi dimaksud telah dipenuhi yang dibuat dalam bentuk Rancangan dan Pemetaan Formasi oleh PEMKAB Manokwari, tetapi juga dubuat dalam Surat Keputas dan Surat Rekomendasi diantaranya adalah Surat Keputusan Bupati Manokwari nomor; 809/455/9/2020, Surat Rekomendasi dari Ketua Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB) nomor 007/381/MRPB/IX/2020, Surat Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRD PB) nomor; 160/145/DPR/PB/2020, Surat Dukungan dari Anggota MPR/ DPR-RI Bpk. Robert Joppy Kardinal, SAB nomor; A 349. Surat-surat dimaksud telah dimasukan ke Kantor KEMENTERIAN PAN-RB RI melalui Asisten DEPUTI bagian SDM di Jakarta Pada tanggal 02 Oktober 2020 yang berisikan tentang Dukungan dan Kebijakan Keperpihakan (Afirmasi) Perekrutan Calon ASN bagi Putra-putri Orang Asli Papua.

Perlu diketahui bahwa berbagai macam cara dan usaha kami telah lalui, namun hingga saat ini belum ada titik terang yang kami temui dimana aspirasi kami dan surat-surat disebutkan diatas tidak dapat direspon secara baik oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri PAN-RB RI di Jakarta, oleh karenanya kami meyampaikan beberapa aspirasi kami sebagai berikut;
Kami meminta dengan tegas kami tidak menghendaki adanya pemberkasan bagi peserta yang telah lulus seleksi pada tanggal 31 Juli 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebelum dilakukan peninjauan kembali kuota untuk mengakomodir semua orang asli papua yang tidak lulus dalam formasi tahun 2018 sebanyak 1.081 Orang
Kami minta kepada Penjabat Bupati Manokwari, kiranya Bapak memediasi pertemuan kami dengan Gubernur Papua Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu 1 minggu ke depan.
Sesuai poin kedua diatas, Kami berharap kiranya Bapak Terhormat Gubernur Papua Barat meluangkan waktu bagi kami untuk mendiskusikan beberapa poin penting yang merupakan aspirasi kami yang harus diperjuangkan secara bersama ke Jakarta yaitu Kebijakan Keperpihakan (Afirmasi) Perekrutan Calon ASN bagi Putra-putri Orang Asli Papua. Hal ini telah diperjuangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan mereka telah mendapatkan respon baik dari Pemerintah Pusat melalui Jalur Undang-Undang Otonomi Khusus yaitu Kebijakan Keperpihakan (Afirmasi) dengan kuota sebanyak 20.000 yang akan dibagikan ke semua Kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kami yakin dan percaya Jika Provinsi Papua mendapatkan kuota sebanyak itu sudah pasti Papua Barat juga mendapatkan perlakuan yang sama.

” Sebenarnya hari ini kami akan lakukan aksi demo dan palang kantor pemerintahan, tetapi atas inisiasi pak Dandim dan Kapolres untuk upaya dialog maka niat kami urungkan, tetapi apabila aspirasi kami diatas tidak dapat direspon secara baik, maka kami akan turun jalan untuk melakukan aksi Demonstrasi pada beberapa titik yang telah direncanakan pada agenda berikutnya, “tegas Yulianus.

Pjs Bupati Manokwari Roberth Rumbekwan,SH, MM mengapresiasi tim pencaker yang telah batal melakukan aksi demo dengan bertemu bertatap muka dialog untuk menyampaikan aspirasi terkait hasil pengumuman CPNS.

” Penyampaian aspirasi kali ini sudah beberapa kali, dan saya sudah sampaikan kepada pak Gubernur, dimana respon pak Gubernur katakan soal itu diserahkan kepada saya untuk mengurus, sehingga kedepan saya akan mencoba lagi untuk menyampaikan kepada pak Gubernur soal kedatangan tim Solidaritas pencaker hari ini, “singkat Pjs Bupati. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *