Bupati Freddy Berharap Deklarasi Reformasi Birokrasi Bisa Perbaiki Sistem Birokrasi di Kaimana

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com Bupati Kaimana, Freddy Thie berharap agar dengan adanya deklarasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan, Kamis (24/6), dapat memperbaiki sistem birokrasi yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Kaimana.

Penandatanganan Deklarasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana

Bupati Freddy juga mengatakan bahwa, sudah selayaknya sistem yang selama ini suda berjalan, perlu untuk diperbaiki dari waktu ke waktu, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana bisa lebih optimal.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, agar lebih efisien, bermanfaat, berdaya guna, berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Birokrasi idealnya mampu melaksanakan tugas dan melayani masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.

Konskuensinya adalah pemerintah harus meningkatkan kinerja birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih, kompeten dan memiliki kemampuan dalam melayani, ungkapnya dalam sambutannya saat membuka kegiatan deklarasi reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Kaimana ini.

Bupati Freddy juga mengatakan bahwa birokrasi sampai dengan saat ini, perlu loncatan perbaikan, baik dari sisi regulasi, proses maupun penilaian.

Lanjut dia, beberapa permsalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain, rendahnya komitmen pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yang belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih, bebas KKN serta manajemen kinerja yang masih belum sepenuhnya dilaksanakan, “tuturnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa banyak perangkat daerah atau unit kerja yang belum maksimal dalam melakukan agenda reformasi birokrasi. ” Ada delapan area perubahan reformasi birokrasi yang belum berjalan maksimal diantaranya, manajemen perubahan mental aparatur sipil Negara, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penguatan sistem manajemen ASN, penguatan peraturan perundangan-undangan dan peningatan layanan public, ungkapnya.

Kegiatan deklarasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana ini ditandai dengan pendandatangan deklarasi oleh Bupati Kaimana, Freddy Thie, dan dikuti dengan penandatangan pakta integritas oleh seluruh OPD yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kaimana. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *