BKSDM Siapkan Edaran untuk Netralitas ASN pada Pilkada 2020

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Salah satu larangan dari 10 larangan bagi ASN dalam pesta pilkada tahun 2020 mendatang adalah, larangan bagi ASN terkait dengan memberikan dukungan melalui media sosial atau media online. Larangan ini yang paling banyak dilaporkan oleh Bawaslu pada pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu.

Terkait dengan hal ini, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kaimana, akan menerbitkan surat edaran berisikan tentang larang kepada ASN dalam pesta demokrasi ini kepada seluruh piminan OPD. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Kaimana, Drs. Donald R. Wakum ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini.

“ Sesuai dengan rapat kami dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akhir Juni kemarin, disitu sudah dari sekian narasumber, termasuk didalamnya ada ketua Bawaslu RI, wakil ketua KPK RI, dan kepala BKN, disitu dijelaskan bahwa, sesuai dengan ketentuan undang-undang maka PNS itu harusnya netral. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kaimana untuk tidak boleh terlibat berpolitik praktis,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan bahwa saat ini, pemerintah sudah sangat tegas dengan netralitas ASN dalam pilkada ini.

“ Surat edarannya sudah dipersiapkan, tinggal menunggu pengesahan dari pimpinan dan akan diedarkan keseluruh OPD, yang nantinya akan diteruskan kepada seluruh stafnya untuk diketahui. Kami selaku pejabat yang dipercayakan untuk melakukan pembinaan kepegawaian secara teknis, menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kaimana, untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Kalau melanggar sepuluh larangan ini, maka seorang ASN akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan, dapat dijatuhi hukuman tingkat ringan, sedang dan berat bahkan bisa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS,” ujarnya.

Kesepuluh larangan tersebut antara lain; ASN tidak boleh menggunakan atribut salah satu pasangan calon kepala daerah. ASN tidak boleh mengajak atau mengintimidasi seseorang atau pihak tertentu untuk mendukung salah satu pasangan calon. ASN dilarang untuk mendampingi bakal calon untuk melakukan pendaftaran baik fit properties dan juga pada saat pendaftaran di KPU. ASN dilarang untuk mempromosikan orang tertentu atau calon kepala daerah didalam tahapan pilkada. ASN juga dilarang mendukung salah satu pasangan calon.

ASN dilarang untuk menghadiri kegiatan atai silaturahmi atau kegiatan yang lain yang menguntungkan bakal calon. ASN dilarang untuk melakukan sosialisasi atau kampanye terkati program atau visi, misi yang diusung bakal calon. ASN dilarang untuk memberikan dukungan melalui media sosial, dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentas dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto, berfoto bersama maupun kerterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial. ASN dilarang untuk menghadiri deklarasi pasangan calon.

ASN dilarang melakukan foto bersama dengan pasangan calon dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.
Terkati dengan larangan ini, maka tidak hanya Bawaslu tetapi juga BKPSDM akan menerima laporan dari masyarakat terkait keterlibatan ASN dalam pilkada.

“ Semua pihak bisa memberikan laporan dan mengikuti proses ini dan kemudian kalau memang itu sudah memenuhi ketentuan huku, maka bisa langsung dilaporkan. Bisa dilaporkan ke Bawaslu atau ke BKPSDM dulu BKD, atau bisa juga ke pihak terkait lainnya. Nanti kita akan tindaklanjuti setelah memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi kami sangat menghimbau untuk hati-hati dan jangan ikut secara nyata. Mungkin kalau memberi dukungan ya, didalam hati atau dipribadinya saja, tetapi tidak boleh secara nyata langsung menunjukkan dukungannya itu. Karena itu akan berakibat fatal terhadap ASN tersebut,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *