Bea Cukai Sosialisasikan Perijinan NPPBKC Minuman Etil Alkohol

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan income untuk Negara maka, salah satu yang harus ditertibkan adalah terkait dengan perijinan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) bagi pelaku usaha yang ada di Kaimana. Sosialisasi perijinan NPPBKC pada tempat penjualan eceran minuman mengandung etil alcohol di Kabupaten Kaimana.

Kepala Seksi Penindakkan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai Fakfak, Rodjianto

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Kantor Bea dan Cukai Fakfak, yang juga membawahi Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Kaimana. kegiatan ini sendiri di gelar di Meeting Room Grand Papua Hotel Kaimana, Selasa (17/11) kemarin.

Salah Satu Foto Sosialisasi oleh Bea Cukai Fakfak

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini adalah pelaku usaha khususnya toko dan kafe yang akan menyediakan minuman mengandung etil alcohol, yang nantinya akan dimulai setelah diberlakukannya perda yang mengatur tentang pengendalian minuman mengandung etil alcohol di Kabupaten Kaimana, baik Toko maupun pemilik-pemilik café yang ada di Kaimana.

Rodjianto, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan kantor Bea dan Cukai Fakfak menegaskan bahwa saat ini merupakan masa sosialisasi untuk seluruh pelaku usaha di Kabupaten Kaimana, khususnya bagi pelaku usaha yang akan menyediakan minuman yang mengandung etil alcohol.

“Ketentuan bead an cukai ini mungkin masih banyak orang, terutama pelaku usaha yang tahu. Sehingga ini masih sosialisasi perkenalan terkait apa itu minuman beralkohol. Apa saja yang harus dipenuhi untuk bea cukainya. Jadi masih dalam tahapan sosialisasi bagi pengusaha toko dan café yang ada di Kabupaten Kaimana,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk pengajuan atau pengurusan NPPBKC pun harus disertai dengan surat ijin dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.

“Untuk saat ini memang masih tahapan sosialisasi. Jadi kita masih memberikan pemahaman tentang cara-cara bagaiman mengurus NPPBKC itu sendiri. Mungkin menunggu dari pemda juga, karena untuk mendapatkan NPPBKC ini, harus mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Ini satu syaratnya yang harus dipenuhi ketika sesorang mengurus NPPBKC. Jadi kalau tidak ada ijin dari pemda, maka mungkin untuk saat ini NPPBKC belum bisa ditertibkan,” ungkapnya.

Lanjut dia, ketika nanti perda yang mengatur tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana ini sah dan diterapkan, maka bea cukai akan mulai melakukan pengawasan dan penertiban.

“Untuk penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki NPPBKC ini, kit amasih menunggu perda dari pemerintah daerah Kaimana. Jadi kalau nanti perdanya sudah ada, biar nanti bisa saling beriringan dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Jadi biar ada kepastian untuk teman-teman pengusaha café dan juga toko disini terkait regulasi tentang minuman yang mengandung etil alcohol,” ujarnya.

Terkait dengan pengawasan dan penindakan, lanjut dia, setelah sosialisasi ini dilaksanakan maka bea dan cukai akan mengambil tindakan tegas, terutama pemberian sanksi bagi pelaku usaha maupun distributor yang tidak memilik ijin dari bead an cukai.

“Nanti, terhadap yang illegal, pastinya kami akan melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan regulasi. Jadi kalau minuman itu dia tidak berlabel, maka dia itu masuk dalam kategori illegal. Karena yang remsi itu ada labelnya, dan untuk yang illegal pastinya ada sanksi yang harus diberikan untuk yang bersangkutan jika kedapatan menjual minuman yang mengandung etil alcohol tanpa label,” tuturnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar seluruh pelaku usaha baik café, toko maupun hotel yang ingin menjual minuman yang mengandung etil alcohol, maka langkah yang harus dilakukan adalah segera mengurus NPPBKC, ketika sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *