Bawaslu : ‘Rekomendasi Netralitas ASN On Proses’

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Sampai dengan saat ini, Bawaslu Kabupaten Kaimana, masih terus berkoordinasi dengan KASN terkait rekomendasi yang sudah disampaikan, tentang netralitas ASN, baik yang dilaporkan oleh masyarakat, maupun temuan dari Bawaslu Kaimana sendiri. Hal ini disampaikan Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kaimana, Sitti Nurliah Indah Purwanti, SH, ketika dikonfirmasi di Kaimana, (7/10).

Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kaimana, Sitti Nurliah Indah Purwanti, SH

Wanita yang kerap disapa dengan Indah ini juga mengatakan bahwa, proses atau tindak lanjut dari rekomendasi, terus dilakukan oleh KASN.

“Untuk rekomendasi yang sudah kami sampaikan ke KASN itu, kurang lebih 28 orang, terkait dengan netralitas ASN. Dari 28 ini, ada yang laporan dari kedua kubu, tetapi ada juga merupakan temuan kami sendiri. Dan saat ini masih dalam proses,” ungkapnya.

Staf Bawaslu saat Menyerahkan Rekomendasi ke KASN

Sementara itu, Senin (5/10) kemarin, Bawaslu Kaimana sudah mengutus beberapa staf untuk menyampaikan hardcopy laporan dan temuan langsung ke KASN.

“ Senin kemarin mereka baru berangkat ke Jakarta, langsung ke KASN, membawa rekomendasi tahap 3. Kemarin, kami juga sudah sampaikan ke staf kami, untuk follow up rekomendasi yang sudah kami sampaikan pertama. Nanti hasilnya seperti apa, itu kewenangan ada di KASN” ujarnya.

Syem Makatita, salah satu staf Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kaimana, ketika dikonfirmasi melalui telepon celularnya mengatakan bahwa, proses masih terus jalan.

“ Namun karena situasi sekarang di Jakarta dengan adanya PSBB yang kedua, sehingga hanya 25 persen saja pegawai yang masuk kantor. Ini juga berdampak terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu. Berikutnya bahwa, karena sebagian besar daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini, juga menyampaikan rekomendasi, sehingga banyak sekali rekomendasi yang harus diselesaikan KASN. Sehingga ini juga membutuhkan waktu. Kemarin saat dengan salah satu staf KASN yang juga adalah tenaga ahli, yang khusus menangani rekomendasi Bawaslu, terkait netralitas ASN mengatakan bahwa, sangat banyak rekomendasi yang masuk. Sehingga butuh waktu untuk menyelesaikan itu,” ungkapnya.

Selain itu, Indah juga mengatakan bahwa tindak lanjut pasti akan dilakukan oleh KASN. “Karena antara KASN dengan Bawaslu ini sudah ada MoU-nya, sehingga jika ada temuan dari hasil pengawasan Bawaslu dan Laporan dari WNI yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, dalam hal ini WNI yang beralamatkan di Kabupaten Kaimana, pemantau pemilu yang terakreditasi dan peserta pemilihan, maka wajib hukumnya untuk kami tindaklanjuti. Tim kami akan melakukan klarifikasi pada penemu atau pelapor, terlapor, maupun saksi. Hasil dari klarifikasi akan menjadi dasar untuk tim pengkajian mengahasilkan output, yang berupa rekomendasi kepada instansi yang berwenang dalam hal ini KASN. Intinya bahwa, ketika hasil kajian berupa rekomendasi tersebut sudah diputuskan melalui pleno maka wajib untuk kami selesaikan,” ujarnya.

Indah juga berharap agar seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kaimana, bisa netral dalam menghadapi pilkada Kaimana tahun 2020 ini.

“ Kami berharap agar netralitas ASN ini dapat diperhatikan oleh seluruh ASN di Kabupaten Kaimana. Tidak terlibat dalam politik praktis, bukan berarti hak pilih mereka dicabut. Sehingga kami berharap seluruh ASN bisa mengacu pada regulasi yang sudah ada, yakni UU No 5 tahun 2014 tentang ASN. Kemudian selain MoU Bawaslu dengan KASN, ada juga Keputusan Bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan pengawas Pemilihan Umum No: 5 Tahun 2020, No: 800-2836 Tahun 2020, dan seterusnya. Jadi segala sesuatu yang kami tindaklanjuti ada dasar hukumnya,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *