Bawaslu Masih Pending Laporan Netralitas Tenaga Kontrak

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com – Sejak pendaftaran pasangan calon beberapa waktu yang lalu, sudah ada beberapa laporan yang masuk terkait netralitas tenaga kontrak daerah yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana. Namun karena terganjal pada status tenaga kontrak, maka Bawaslu Kaimana masih pending beberapa laporan dugaan keterlibatan tenaga kontrak daerah dengan pasangan calon tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (22/9). Menurutnya, yang diatur dalam regulasi adalah ASN.

“Kalau yang diatur dalam regulasi ini, yang masuk dalam kategori ASN adalah PNS dan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjasama. Sehingga kami masih kesulitan untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” ungkapnya.

Karel menjelaskan bahwa, saat ini Bawaslu masih terus melakukan koordinasi dengan KASN terkait status pegawai kontrak daerah tersebut. “Saat ini tiga staf kami sedang berada di Jakarta, dan kami juga sudah menugaskan untuk menanyakan kejelasan status ke KASN. Apakah tenaga kontrak daerah ini masuk dalam PPPK atau tidak. Sehingga Bawaslu mempunyai kekuatan ketika menangani laporan dugaan keterlibatan tenaga kontrak daerah ini,” ujarnya.

Menurutnya, ketika kejelasan status ini ada, maka Bawaslu baru akan bisa memperoses laporan tersebut.

“Walaupun tenaga kontrak daerah ini juga mendapatkan upah dari Negara, tetapi secara spesifiknya kan belum diatur. Apakah mereka ini dikategorikan sebagai PPPK, ataukah tidak. Ketika kejelasan status ini sudah ada, maka pastinya laporan-laporan tersebut pasti akan kami tindaklanjuti. Jadi kami bukannya tidak transparan, tetapi kami masih menunggu kepastian dari KASN. Untuk progres penanganan kasus yang sudah dilaporkan, Bawaslu hanya mempunyai kewenangan untuk menempelkan hasil progress penangan kasus tersebut. Bawaslu hanya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan progresnya kepada pelapor dan bukan kepada yang lain. Dari seluruh laporan yang masuk, kami sudah menempelkan hasil kajian pada papan pengumuman di depan kantor Gakkumdu. Sehingga pelapor bisa langsung datang untuk mengecek laporannya,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *