Bawaslu: ‘Kita Lihat Saja, Apakah Himbuan Kami Sebatas Teori’

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Sejak dibentuk, Kamis (8/10), Pokja Penanganan Palanggaran Protokol Kesehatan mulai melakukan pengawasan. Pengawasan ini dilanjuti dengan eksekusi bagi pasangan calon maupun tim sukses paslon, yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (8/10).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE

“Syukurlah bahwa hari ini pokja ini sudah terbentuk. Tadi forkopimda bersama dengan satgas Covid-19 Kaimana melakukan rapat dan Bawaslu sudah mendapatkan dukungan dari forkopimda, sehingga khusus untuk pelanggaran protokol kesehatan akan segera kami eksekusi, mengingat terkait pelanggaran protokol kesehatan ini juga sudah menjadi fokus Bawaslu RI dalam menanggapi pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Nampak suasana Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Kabupaten Kaimana

Disinggung soal tanggapan warga soal himbauan yang disampaikan Bawaslu melalui media online, Karel menegaskan bahwa hal itu tidak hanya sebatas teori, tetapi benar-benar akan diterapkan sanksinya, Karena masih banyak warga yang menyangsikan penerapan pengawasan pelanggaran protokol kesehatan tersebut.

“ Untuk tanggapan warga ini, kami rasa itu hal yang biasa. Karena kami harus mendapatkan jaminan dulu, apakah penanganan pelanggaran protokol kesehatan ini kuat berdasarkan hukum atau tidak. Sekarang Pokjanya sudah terbentuk dan mulai hari ini kami akan eksekusi itu. Sehingga tidak hanya sebatas teori, tetapi benar-benar akan kami laksanakan. Kita lihat saja nanti, apakah kami akan bubarkan atau tidak, ketika kempenye terbatas yang dilakukan melanggar protokol kesehatan. Tim sukses paslon mana yang tidak mengindahkan itu, kami akan bubarkan,” tegasnya.

Karel juga menjelaskan bahwa, penanganan pelanggaran ini akan disesuaikan dengan sanksi yang sudah diatur dalam edaran Bawaslu RI tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pelanggaran protokol kesehatan di seluruh tahapan pilkada.

“Untuk penerapanannya itu, ada beberapa sanksi yang nanti akan diterapkan. Ketika masuk waktu kampanye salah satu pasangan calon misalnya, tetapi ada petugas kami yang menemukan bahwa dalam rapat kampanye tersebut tidak mengikuti protokol kesehatan, maka petugas kami akan menyampaikan teguran tertulis. Jika teguran tertulis tersebut tidak di indahkan juga, maka kami bersama-sama dengan petugas keamanan akan membubarkan pertemuan terbatas tersebut, karena telah melanggar protokol kesehatan,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar seluruh pasangan calon maupun tim sukses yang juga sebagai penanggung jawab, bisa menerapkan protokol kesehatan dalam setiap pertemuan kampanye.

“ Kami kan sudah menyurati juga tim sukses dari masing-masing pasangan calon, dengan maksud agar dalam seluruh kegiatan kampanye, harus menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kalau toh penanggung jawabnya masih belum melihat dan memahami itu, maka jangan salahkan kami, ketika kami membubarkan pertemuan tersebut, karena telah melanggar protokol kesehatan. Sebelumnya juga kan kedua pasangan calon, sudah menyatakan diri siap untuk menerapkan protokol kesehatan, yang dituangkan dalam pakta integritas yang ditandatangni di Kantor KPU pada saat pengundian nomor urut. Ini sudah jelas, bahwa mereka berkomitmen untuk menjaga itu. Tetapi kemudian kalau tidak dilaksanakan pakta integritas tersebut, patut dipertanyakan. Kenapa sampai tidak melaksanakan itu,” pungkasnya.(edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *