Bawaslu : ‘Kami Siap Eksekusi Bagi yang Melanggar Protokol Kesehatan’

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Sejak kampanye paslon Pilkada Kabupaten Kaimana yang sudah dimulai tanggal 26 September kemarin, situasi kondisi pada saat kampanye yang dilakukan masing-masing paslon, masih jauh dari penerapan protokol kesehatan.

Nampak suasana Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kaimana

Banyak masyarakat yang kemudian menanggapi terkait kampanye yang dilakukan tersebut, tanpa mengindahkan protokol kesehatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kaimana, sampai saat ini hanya sebatas memberikan himbauan dan belum mengeksekusi pelanggaran yang dilakukan tersebut, karena masih terbentur pada belum terbentuknya pokja penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi melalui telepon celularnya, Rabu (7/10).

“ Untuk pembentukkan pokja penanganan pelanggaran protokol kesehatan ini, memang kami sudah sempat bicarakan dengan stakeholder yang ada. Rapat pertama yang kami lakukan, satgas covid-19 tidak hadir. Begitu juga dengan rapat terakhir yang baru kami laksanakan tadi dengan forkopimda Kabupaten Kaimana, juga dari Satgas Covid-19 Kaimana, tidak hadir. Setelah kami berkoordinasi dengan pihak terkait, akhirnya besok akan kami lanjutkan kembali rapatnya, yang akan digelar di ruang rapat bupati Kaimana, pukul 10:00 WIT. Tetapi rapat ini kehadiran beliau lebih besar sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kaimana,” ungkapnya.

Karel juga menjelaskan bahwa pembentukan Pokja penanganan pelanggaran protokol kesehatan ini, berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI dengan Nomor: 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

“ Petunjuk pertama yang kami dapatkan dari Bawaslu RI itu, belum termasuk dengan petunjuk teknisnya, sehingga saat itu masih terganjal. Baru tanggal 28 September kemarin, Bawaslu mengeluarkan edaran terbaru tentang penangangan pelanggaran protokol kesehatan, plus dengan petunjuk teknisnya. Sehingga itulah yang menjadi acuan bagi kami untuk segera membentuk pokja penanganan pelanggaran protokol kesehatan, untuk masing-masing pasangan calon ataupun tim sukses dan tim kampanye pasangan calon,” ujarnya.

Ketika disinggung soal sanksi apa yang nantinya akan diterapkan oleh Bawaslu, ketika menemukan ada pelanggaran protokol kesehatan pada saat kampanye, Karel mengatakan bahwa, ada beberapa sanksi yang nantinya akan diberikan kepada paslon jika paslon melanggar.

“Untuk sanksinya itu, sesuai dengan petunjuk teknis yang kami dapatkan, sanksi pertama berupa Peringatan tertulis langsung di lokasi kegiatan, jadi format surat peringatan tertulis langsung di bawa saat melaksanakan tugas . Jika setelah satu jam, namun peringatan itu belum juga diperhatikan atau diikuti, maka sanksi selanjutnya adalah dengan membubarkan kegiatan di lokasi tersebut. Sanksi berikutnya adalah paslon akan mendapatkan sanksi administrasi karena telah melanggar protokol kesehatan,” tuturnya.

Sementara itu, pembentukan Pokja Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada. “Jadi, yang nanti akan duduk sebagai pembina adalah Bupati, Kajari, Kapolres. Dandim Sementara untuk sekretarisnya harus diambil dari Satgas Covid-19 Kaimana. Sementara untuk anggota pokja sendiri terdiri dari 3 orang dari masing-masing unsur tersebut. Kalau untuk Bawaslu dan Kepolisian, memang sudah siap. Hanya tinggal menunggu anggota Pokja dari stakeholder yang lain,” lanjutnya.

Olehnya, Karel meminta kepada kedua pasangan calon beserta tim sukses atau tim pemenangan, untuk memperhatikan protokol kesehatan, selama masa kampanye, maupun ditahapan pilkada beriktunya, sehingga pelaksaan tahapan pilkada di Kaimana, bisa berjalan aman, lancar, damai serta tidak melanggar protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah Republik Indonesia.

“Kami berharap agar kedua paslon dan tim suksesnya bisa memperhatikan hal ini. Kalau mereka melanggar berarti Prinsip dari pelaksanaan pemilihan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan rakyat patut dipertanyakan. Dan juga karena dari visi-misi kedua paslon ini salah satunya adalah meningkatkan kesejateraan masyarakat, maka protokol kesehatan ini juga harus dipenuhi. Karena masyarakat sejahtera ini kan pasti kesehatannya terjamin, maupun keselamatannya terjamin. Oleh karena itu, ketika pokja penanangan pelanggaran protokol kesehatan ini sudah terbentuk, kami siap turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan. Kalau paslon maupun tim kampanye juga tidak mengindahkan Peringatan tertulis, maka pertemuan atau kampanye tersebut akan kami bubarkan pasca diserahkan surat peringatan tertulis yang juga ditembuskan kepada stakeholder dalam pokja” tegasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *