Bawaslu Kaimana Rekomendasikan 9 Objek Laporan Netralitas ASN

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Dari sekian banyak laporan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana, terkait netralitas ASN, setidaknya sudah ada 9 objek laporan netralitas ASN yang direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi di Kaimana, usai rakor stakeholder, Selasa (22/9).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon,SE

Sementara sisa objek laporan yang dilaporkan oleh masyarakat ini tidak dapat ditindakalnjuti karena tidak memenuhi unsur formil dan materil. Menurutnya, sudah ada 3 staf Bawaslu Kaimana yang sudah membawa rekomendasi tersebut untuk diserahkan langsung ke KASN.

“Jadi terkait dengan laporan dari masyarakat soal netralitas ASN, kami sudah mendapatkan sekian laporan, dan 9 objek laporan sudah kami serahkan ke KASN, dimana soft copynya sudah kami kirimkan beberapa waktu yang lalu, dan hard copynya sudah dibawa oleh tiga staf kami ke KASN,” ungkapnya.

Lanjut Karolus, KASN mempunyai waktu 10 hari untuk memutuskan memberikan sanksi atau tidak kepada ASN terkait dengan netralitas ASN tersebut.

“ Yang memutuskan sanksi apa yang harus diberikan kepada yang melanggar ini kan, KASN. Dan KASN mempunyai waktu 10 hari untuk melihat kembali laporan tersebut. Setelah menentukan sanksi kepada pelanggar, kemudian KASN akan menurunkan surat pemberian sanksi kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Karolus juga menambahkan, penangan pelanggaran netralitas ASN ini akan terus diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana.

“Jadi pengawasan kami mulai dari awal yaitu prosesnya di Bawaslu, di KASN, dan akan sampai pada eksekusi. Jadi eksekutornya adalah PPK, dalam hal ini bupati Kaimana. PPK mempunyai waktu 14 hari untuk memberikan sanksi kepada ASN yang bersangkutan. Kalau selama 14 hari tersebut, tetapi PPK belum memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, maka Bawaslu Kaimana akan menyampaikan laporan kepada KASN kembali, bahwa kasus ini belum dieksekusi atau yang bersangkutan belum diberikan sanksi,” tuturnya.

Terkait dengan netralitas ASN ini, Bawaslu Kaimana sendiri justru menemukan lebih banyak kasus. Kurang lebih ada 20 objek temuan dari satu jenis temuan yaitu netralitas ASN yang kini sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana.

“Untuk temuan dari Bawaslu sendiri, ada 20 objek temuan dari satu temuan itu. Paling lambat sebentar malam, 20 kasus ini akan diselesaikan dan diputuskan untuk direkomendasikan kepada KASN. Dari objek temuan yang sudah ada, serta setelah melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan dari 20 temuan ini, ada sekitar 15 objek temuan yang kemungkinan besar akan direkomendasikan kepada KASN,” ungkapnya.

Karolus juga berharap agar ASN yang ada di Kabupaten Kaimana, bisa memahami secara baik regulasi tentang ASN, tetapi juga memahami betul SKB (Surat Keputusan Bersama) oleh lima kementerian/lembaga Negara.

“Di dalam SKB ini sudah dijelaskan dengan terperinci pelanggaran apa dan sanksi apa yang harus diberikan kepada ASN yang melanggar atau tidak netral. Tetapi karena ini menjadi kewenangannya KASN, maka Bawaslu harus merekomendasikan itu ke KASN. Kami berharap ASN yang ada di Kabupaten Kaimana bisa memahami SKB tersebut untuk bisa mencegah ASN yang ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *