Bawaslu Kaimana Rekomendasikan 1.011 Perbaikan DPS ke KPU

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Data pemilih merupakan jantung dari pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, daftar pemilih ini merupakan salah satu hal penting yang harus terus diperhatikan oleh pihak penyelenggara. Data pemilih yang didapatkan pun, harus bisa dipertanggung jawabkan, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Beberapa waktu yang lalu, KPU Kabupaten Kaimana sudah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 30.385 pemilih. Dokumen DPS ini pun disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana, dan langsung di cermati kembali oleh Bawaslu Kaimana.

Setelah melakukan pencermatan yang matang oleh Bawaslu Kaimana, Bawaslu Kaimana menemukan ada 1.011 data pemilih yang bermasalah. Ke-1011 data pemilih ini pun sudah direkomendasikan kepada KPU Kaimana untuk diperbaiki, selama masa perbaikan DPS, sebelum ditetapkan menjadi DPT.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE

Dari 1.011 Data Pemilih yang bermasalah ini, 652 pemilih memiliki NIK ganda, 66 orang nama dan TTL ganda, 2 orang tidak memiliki NIK, dan 291 orang tidak memiliki NKK. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE dan diperkuat oleh Navaid Idham Kamakaula yang juga adalah salah satu staf SDM Bawaslu Kaimana, yang betugas melakukan pencermatan DPS, ketika dikonfirmasi di Kantor Bawaslu Kaimana, Rabu (30/9).

“Untuk data pemilih sementara ini kan, KPU sudah menyampaikan kepada kami dan kami juga sudah melakukan pencermatan. Hasilnya bahwa, dari 30.385 pemilih dalam DPS ini, ada 1.011 yang bermasalah dan kami sudah rekomendasikan kepada KPU untuk diperbaiki. Kami sudah memberikan rekoemendasi tersebut dan kami berharap agar ada penyampian kepada kami, terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh KPU atas data tersebut,” ungkap Ketua Bawaslu.

Navaid Idham Kamakaula, Salah Satu Staf SDM Bawaslu Kabupaten Kaimana

Sementara itu, Navaid Idham Kamakaula mengatakan bahwa pencermatan yang dilakukan ini hanya sebatas pada DPS yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu. Namun tidak menutup kemungkinan, ada juga rekomendasi dari panwas distrik kepada PPD terkait data pemilih ini.

“ Untuk tingkat distrik, kami juga ada panwas distrik yang juga melakukan pengawasan. Ketika ada temuan terkait data pemilih ini, maka mereka akan langsung menyampaikan rekomendasi kepada PPD untuk saran perbaikan. Karena mereka yang lebih mengenal warga yang ada di distrik ataupun dikampung tersebut,” ungkapnya.

Selanjutnya menurut, Idham, Bawaslu tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorangmemenuhi syarat atau tidak untuk diakomodir dalam daftar pemilih. “ Artinya kami sudah menyampaikan rekomendasi tersebut dan KPU yang akan menentukan. Karena KPU mempunyai akses untuk mengecek data kependudukan ini. Terutama yang NIK ganda ini, kalau dicermati dengan baik atau di cek dengan baik, maka bisa ketahuan siapa sebenarnya yang memiliki NIK tersebut,” ujarnya.

Untuk itu, Ketua Bawaslu berharap agar data pemilih yang nantinya akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap dalam Pilkada 2020 ini, adalah data yang benar-benar valid dan akurat.

“ Kami juga mengajak kepada masyarakat Kaimana untuk berpartisipasi aktif terkati data pemilih ini. Kemarin, KPU sudah menjemput bola dengan menyiapkan posko keliling dan itu adalah langkah maju untuk KPU Kaimana. Masyarkat juga kalau memang ada anggota keluarganya misalnya sudah meninggal ataupun beralih status, kami harap agar bisa menyampaikan kepada petugas KPU dan jajarannya, sehingga yang bersangkutan bisa dihapus dari daftar pemilih. Kalau kita semua ingin agar DPT kita tidak bermasalah lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya, maka kita semua harus bisa terlibat aktif. Sehingga data yang nantinya ditetapkan oleh KPU itu adalah data yang benar-benar valid,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *