Bawaslu Kaimana Berhentikan Sementara Ad Hoc Tingkat Distrik dan Kampung

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,HonaiPapua.com, -Terkendala pada Pandemic Covid-19 yang akhir-akhir ini tengah menyita perhatian seluruh dunia, termasuk Negara Republik Indonesia, maka memberikan dampak pula pada penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan tahun 2020 ini. KPU RI secara resmi telah menunda tiga tahapan kegiatan pemilihan kepala daerah. Kondisi ini juga mengharuskan pengawas pemilihan umum (Bawaslu RI) harus mengambil kebijakan untuk menyelamatkan ad hock yang ada di badan pengawas pemilihan umum, termasuk di Kabupaten Kaimana.

Bawaslu Kaimana juga melakuan hal yang sama, yaitu memberhentikan sementara ad hock pengawasan pemilu di tingkat distrik dan tingkat kampung, sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan.

Pemberhentian sementara ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor : 0252/K.BAWASLU/PM.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nomor : 066/K.PB/KP.1.1/III/2020 tertanggal 28 Maret 2020 perihal Instruksi Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan/Distrik dan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Provinsi Papua Barat.

“Dengan dasar diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kaimana telah mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 095/K.PB-02/HK.01.01/III/2020 tentang Pemberhentian Panwaslu Distrik Se- Kabupaten Kaimana dan SK dengan Nomor 094/K.PB-02/HK.01.01/III/2020 tentang Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Kaimana.

Adapun pertimbangan pemberhentian sementara ini juga atas keputusan KPU RI yang telah menunda beberapa tahapan yang telah di tindaklanjuti oleh KPU Kaimana dengan Nomor 193/HK.03.1-Kpt/9208/KPU-KAB/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2020, dalam upaya pencegahan Civid-19,” ungkap Ketua Bawaslu Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (30/3).

Menurutnya, selama ad hock tingkat distrik dan kampung ini diberhentikan sementara, maka secara otomatis, mereka tidak berhak untuk mendapatkan haknya atau honorarium.

Selama masa pemberhentian sementara, pengawas ad hock tidak diberikan honorarium dan pengaktifan kembali untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu RI.

Jika KPU sudah mulai melaksanakan tahapan, maka otomatis, pengawasan pemilu juga dipastikan akan berjalan. Kami berharap kepada pengawas di Distrik dan Kelurahan atau Desa dapat memhami situasi dan kondisi akibat pandemi Covid-19 ini.

” Kami sangat memahami situasi sulit seperti sekarang ini, dan kami menyadari bahwa kebijakan ini tidak mudah bagi kita, tapi harus kami putuskan. Pertama karena pertimbangan kemanusiaan. Kami dan kita semua sama-sama memahami namun juga harus dipertimbangan soal pertanggung jawaban keuangan Negara. Untuk itu, kami mohon pemahaman bersama atas situasi saat sekarang. Kami juga belum bisa memastikan kapan tahapan akan dimulai kembali. Mari kita berkihtiar seraya berdoa bersama. Semoga wabah Covid ini cepat berakhir. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kita bersama,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *