Awasi Netralitas ASN, TNI dan POLRI Bawaslu Kaimana Siap Surati Pemkab, Kodim dan Polres

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Menindaklanjuti surat edaran Bawaslu RI dengan Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00/1/2020 tertanggal 15 Januari 2020, perihal pengawasan netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, maka dalam waktu dekat ini, Bawaslu Kabupaten Kaimana akan menyurati masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, Kodim 1804 dan juga Polres Kaimana. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi di Kaimana, Rabu (22/1).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon,SE.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedangmenyiapkan surat edaran yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah, TNI dan POLRI ini, dan ketika suratnya siap maka akan langsung diserahkan kemasing-masing pimpinan.

“ Artinya edaran dari Bawaslu RI ini merupakan instruksi untuk kami di daerah untuk melakukan giat pencegahan dengan berkoordinasi instensif untuk menjaga netralitas ASN, TNI dan POLRI. Hal ini harus kami lakukan dari sekarang mengingat dalam waktu dekat kan pelaksanaan tahapan Pilkada sudah mau dimulai,” ungkapnya.

Karolus juga mengatakan bahwa, terkait dengan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan POLRI antara lain; keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kamapanye.

” Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh ASN, TNI dan POLRI yang ada di Kabupaten Kaimana untuk tetap menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas selama berlangsungnya pilkada di Kabupaten Kaimana,” ungkapnya.

Menurutnya, netralitas ASN, TNI dan POLRI ini juga akan menjadi perhatian serius Bawaslu dalam pengawasannya dan apabila ada oknum ASN, TNI dan POLRI yang melanggar aturan tersebut maka akan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN untuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Provost Polres untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI dan POM TNI untuk pelanggaran yang dilakukan oleh TNI.

“ Memang alur penyelesaianya seperti itu, sehingga kami juga sudah berencana untuk sekalian audiens dengan ASN, TNI maupun POLRI, sehingga kita semua bisa memiliki kesepahaman dan semua pihak baik itu dari ASN, TNI dan POLRI bisa tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kaimana,” ungkapnya.

Karolus juga mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana untuk bisa ikut mengawasi proses pelaksanaan tahapan pemilukada Kaimana 2020 ini. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *