16 Kampung Persiapan Dapatkan Rekomendasi dari Gubernur Papua Barat

Papua Barat
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Untuk memperpendek dan mempermudah rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan kemasyarakatan, maka pemerintah daerah Kabupaten Kaimana terus mendorong adanya pemekaran wilayah, termasuk pemekaran kampung. Beberapa waktu lalu, 16 kampung persiapan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui Bidang Pemerintahan Setda Kaimana, sudah mendapatkan nomor register dan rekomendasi dari Gubernur Papua Barat.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kaimana, Fransisco Edward Beruatwarin, S.STP

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana, Fransisco Edward Beruatwarin, S.STP ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (11/11). 16 kampung persiapan ini juga berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana.

“Jadi kampung persiapan yang sudah ditetapkan dengan peraturan Bupati Kaimana itu sudah kita sampaikan kepada gubernur Provinsi Papua Barat melalui biro pemerintahan untuk meminta nomor register dan rekomendasi. Dan tahapan itu sudah selesai dilakukan. Yang hari itu datang ke sini, kepala biro pemerintahan dan beliau langsung turun ke lapangan. Uji petik juga sudah kita lakukan namun kami hanya melakukannya di 3 kampung persiapan yaitu; Kampung Persiapan Sunua, Kampung Persiapan Dignofa dan Kampung Persiapan Gusimawa, karena waktu itu cuaca sedang tidak bersahabat,” ungkapnya.

Lanjut pria yang biasa disapa dengan Edo ini bahwa setelah nomor register didapatkan dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Papua Barat, maka langkah selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Kaimana.

“Setelah nomor register keluar, tugas selanjutnya itu ada pada teman-teman di Dinas PMK. Sekretaris daerah juga sudah menyurati ke Dinas PMK, dan kebetulan kami mengkosultasikan surat tersebut. Pertama yang harus dipersiapkan adalah; menyiapkan penjabat kepala kampung yang diisi oleh seorang PNS. Yang kedua adalah; struktur kampung persiapan dan ketiga adalah terkait dengan pembiayaan. Mungkin terkait SILPA, penghasilan tetap, maupun dana operasional selama kampung persiapan ini berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menjadi definitif dibutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 3 tahun sesuai dengan ketetapan regulasi.

“Masa kampung persiapan ini selama satu tahun. Bisa diperpanjang menjadi dua tahun bahkan ada yang bisa sampai tiga tahun. Satu sampai tiga tahun ini nanti kita evaluasi, mungkin ada kampung yang persiapannya hanya satu tahun, atau mungkin ada yang lebih sampai 3 tahun. Tergantung kesiapan mereka. Artinya regulasinya sudah diatur demikian dengan maksud agar menghindari kampung-kampung fiktif yang beberapa waktu lalu juga sempat mencuat ke public. Maka regulasinya dibuat seperti itu,” lanjutnya.

Sementara itu, 16 kampung persiapan yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini antara lain; kampung persiapan Futa, Esrotnamba, Warinao, Faranyau, Mokuwera, Kewo, Ururu, Sunua, Suriagara, Wer Rut, Namormika Way, Gusimawa, Efara, Dignofa, Wermetie dan Avona. 16 kampung persiapan ini tersebar di enam distrik yaitu, Distrik Kaimana, Distrik Kambrauw, Distrik Teluk Arguni, Distrik Buruway, Distrik Teluk Etna dan Distrik Yamor. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *