LBH-Gerimis : Sidang Di PTUN Jayapura Warga Miskin Harus Keluarkan Stenga Miliar, Gubernur Harus Hadirkan PTUN Di Papua Barat

Teras Honai
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,Honaipapua.com, -Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH-Gerimis) Papua Barat Yosep Titirlolobi SH, mengatakan bahwa setiap gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat di wilayah Papua Barat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Provinsi Papua maka masyarakat sudah harus siap mengeluarkan bajet mencapai ratusan juta rupiah.

Kepada media ini Jumat (19/11) Yosep menyampaikan, hal ini harus menjadi pertimbangan dan catatan bagi pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Papua Barat untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) untuk bisa menghadirkan Pengadilan PTUN di Provinsi Papua Barat entah disorong atau di Manokwari karena Provinsi Papua Barat sudah layak memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri.

Kata Yosep, ini sangat memberatkan sekali kalau PTUN itu ada di Jayapura, karena masyarakat kecil yang ingin mendaftarkan Gugatan di PTUN akan mengeluarkan Uang transportasi yang bisa mencapai dua ratus sampai 300 juta bahkan bisa mencapai setengah miliar, kalau tiket pesawat harganya melambung naik.

Memang betul membayar Gugatan Di PTUN Jayapura harganya terjangkau, tetapi yang menjadi beban masyarakat adalah tranportasi udara dan darat, makan minum, hotel bagi para pengacara, pasti bajet yang dikeluarkan cukup besar oleh masyarakat itu diluar dari honor seorang pengacara itu yang memberatkan, belum lagi masyarakat yang cuman mengandalkan Surat keterangan tidak mampu untuk untuk meminta Lembaga Bantuan Hukum mendampingi secara Gratis, tentu akan memberatkan ketika mereka dijelaskan tentang biaya-biaya tranportasi.

Untuk itu, LBH Gerimis meminta dan mendesak kepada Gubernur Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat , MRP Papua Barat untuk memikirkan bagaimana PTUN tahun depan sudah harus segera dihadirkan di Provinsi Papua Barat, hal ini akan memangkas biaya transportasi yang tak terduga bagi masyarakat kecil yang ingin mendaftarkan Gugatannya Dipengadilan Tata Usaha Negara.

“Kita mengambil contoh, seorang penggugat tinggalnya di Sorong, penggugat tersebut mendaftarkan Gugatan sengketa tata usaha negara di PTUN Jayapura, maka dia harus menyiapkan anggaran cukup besar selama 5 bulan persidangan dimana setiap Minggu satu kali sidang, itu belum termasuk peninjauan setempat (PS) hakim dan panitera yang harus turun ke Sorong dan biaya PS cukup besar mengingat letak obyek sengketa yang lumayan jauh dan itu harus ditanggung secara bersama baik tergugat maupun penggugat”, ungkap Yosep yang juga Advokat dari Peradi Sai.

Lanjutnya, Itu belum termasuk masyarakat yg dari kabupaten Kaimana, Fakfak yang mendaftarkan Gugatan di PTUN tentu biayanya lebih besar lagi mengingat mereka harus naik pesawat transit ke Sorong dulu baru ke Jayapura, sedangkan masyarakat yang ada di Manokwari yang mau ke PTUN Jayapura penerbangan cuman satu yang ada di Kabupaten Manokwari dimana maskapai penerbangan tersebut tiketnya 1,4juta sekali terbang Manokwari-jayapura sementara kalau melewati Manokwari-Nabire- Jayapura maka tiket tembus 4 juta lebih ini yang sangat memberatkan, tegas Yosep.

Belum lagi begitu mendarat di Jayapura, mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara ada di Waena kota Jayapura maka masyarakat harus naik mobil dari Bandara Sentani Kabupaten Jayapura menuju Kota Jayapura yang memakan waktu hampir 30-45 menit untuk tiba di PTUN Jayapura, belum lagi saksi-saksi yang harus dihadirkan, diluar saksi ahli dari Jakarta.

Lanjut Yosep, dengan memiliki Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri di wilayah Provinsi Papua Barat tentu akan banyak membantu dan mempermudah akses bagi para pencari keadilan bagi masyarakat kecil dalam mendaftarkan Gugatan khusus sengketa Tata Usaha Negara dipermudah, mengingat selama ini hanya bagi orang yang mampu saja yang bisa mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jayapura, jadi ibarat menang dia keluarkan bajet 200-300 juta dan kalahpun dia keluarkan bajet 200-300 juga bahkan bisa lebih, “tegas Yosep Titirlolobi. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *