Surat Terbuka Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Opini
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Surat Terbuka Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Kepada Yth Pimpinan Dan Anggota Majelis Hakim PTUN Jayapura Di Jayapura

Agustinus R. Kambuaya
Anggota DPRPB Fraksi Otsus sekaligus Ketua Forum Studi Noken Ilmu

Oleh : Agustinus R. Kambuaya
Anggota DPRPB Fraksi Otsus sekaligus
Ketua Forum Studi Noken Ilmu

Pemerintah Kabupaten Sorong Memutuskan Untuk Mencabut Beberapa Izin Perusahan Yang Beroperasi Di Kabupaten Sorong Diantaranya, PT.Mega Mustika Plantation; PT. Inti Kebun Lestari dan PT. Sorong Agro Sawitindo. Keputusan Yang Di Ambil Bupati Jhon Kamuru untuk Mencabut izin Perusahan Yang telah Menguasai 490,191 Ini Tentu Memiliki Pertimbangan, Landasan Hukum, Pertimbangan Asas Dan Prinsip Lingkungan Hidup Serta Sosial Budaya (Ekosob) dan Ekologi yang kuat.

Selain Pertimbangan Lainnya, Pemerintah Juga Di Jamin Oleh Undang-undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Saya Atas Nama Pribadi Sebagai Anggota DPRPB Fraksi Otsus Dari Daerah Pengangkatan Sorong Raya Memandang Perlu Dan Penting Mendukung Keputusan Bupati Kabupaten Sorong Tersebut. Dan Meminta Kepada Para Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Untuk Mencermati Rasa Keadilan Yang Di Butuhkan Masyarakat Adat MOI dan Juga Masyarakat Adat Papua Barat Wilayah Adat Doberay dan Bomberay. Mengapa Demikian, bahwa apa yang di Lakukan Bupati Kabupaten Sorong Adalah Wujud Nyata Realisasi atau Implementasi Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 A Dan Pasal 18 B Bahwa Negara Menghormati dan Mengakui Satuan-satuan Sosial Masyarakat Adat Yang Masih hidup. Serta Keputusan MK Nomor 35 /PPU-X/2012 .

Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Dalam Konteks Ini Semua Hutan Yang Ada Di Papua Adalah Bertuan atau ada pemilik sahnnya. Karena itu untuk konteks Papua Keputusan terhadap hak milik, pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Kembali Kepada Masyarakat Adat, Suku, Marga Atau Kereta Terentu.

BAB XI Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Papua.
Merujuk kepada semua jaminan terhadap masyarakat Adat tersebut diatas menjadi dasar bahwa waktunya Negara dan Pemerintah Harus Berpihak Kepada Masyarakat Adat Sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Hak atas tanah dan sumberdaya alam yang mereka miliki diatas Tanah Papua.

Tentu Perusahan-perusahan yang telah di Cabut Izinya Oleh Pemerintah Merasa Punya Hak Yang Di Jamin Oleh Undang-undang, atau merasa dan meyakini bahwa mereka juga benar secara hukum. Namun semuanya itu bukan tentang pasal-pasal atau ayat-ayat belaka. Atau Tentang Jaminan Hukum, Dukungan Negara Bahkan Penetrasi Kapital Yang Telah Berkolaborasi Dengan Instrumen Negara, Instrumen lebih dari semua itu, Bahwa Keputusan Pemerintah Kabupaten Sorong Adalah Bentuk Pembuktian Perlindungan Negara Terhadap Hak Asasi Orang Papua Yang Selama ini Mengalami Perampokan Hutan, Kekayaan Alam, Perampasan terhadap semua Hak milik.

Kejahatan Sumberdaya Alam dan Kejahatan Terhadap Kepemilikan atau apa yang melekat sebagai Hak milik Dasar Orang Papua. Karena itu Sidang PTUN Jayapura, Para Hakim Yang Mulia. Bahwa Penegakan Hukum Harus Menimbang Asas Keadilan Sehingga Penegakan Hukum Sudah Pasti Ada Penegakan Keadilan. Karena Hukum Semata-mata adalah Kristaliasi Dari Kebenaran, Kebijaksanaan, Cinta, dan Keadilan yang seutuhnya. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *