Stop Politisasi Gempa Lombok!

Nasional
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Indonesia sedang berduka. Saudara-saudara kita di Lombok, Bali dan sekitarnya sedang ditimpa musibah alam. Gempa itu menimbulkan korban luka, trauma psikis dan meninggal dunia (berita korban meninggal dunia masih dalam konfirmasi pihak berwenang).

Sejumlah timpat tinggal, bangunan publik dan infrastruktur lainnya rusak berat.
Berita gempa cepat beredar di seluruh negeri ini dan ke penjuru dunia, yang mengalirkan rasa empati atas penderitaan yang dialami masyarakat Lombok, Bali dan sekitarnya yang sedang ditimpa musibah.

Ditengah penderitaan rakyat yang tertimpa musibah dan rasa empati dari seluruh penjuru bumi, beredar pula secara cepat di media sosial beragam berita hoaks dan politisasi gempa yang dilakukan orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka tak punya empati pada penderitaan, dan menistakan dirinya hanya untuk tujuan politis. Sungguh terlalu!

Pertama, hoaks disebarkan berupa data palsu yang menyesatkan. Misalnya, disebarkan prediksi akan adanya gempa susulan lebih besar di seluruh Bali pada tengah malam pukul 00.30. Hoaks ini bisa berimplikasi banyak hal, misalnya ketakutan dan kepanikan seluruh wilayah, aksi kejahatan pencurian ditengah musibah, dan lain-lain.

Perlu dipahami bahwa, sampai saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi belum bisa memprediksi kapan waktu terjadinya gempa. Belum ada peralatan yang bisa memprediksikan gempa.

Ilmu pengetahuan manusia sampai saat ini “hanya bisa” mengukur besaran gempa yang terjadi. Kemudian dari paramater yang didapatkan itu diperhitungkan potensi atau kemungkinan Tsunami untuk peringatan dini Tsunami kepada seluruh masyarakat, khususnya yang bermukim atau beraktifitas di zona pantai.

Pada pengamatan di pegunungan berapi dilakukan untuk mencatat getaran gempa untuk kemudian manusia (petugas berwenang) menggolongkannya pada status bahaya letusan (awas, waspada, dan seterusnya) untuk kemudian dilakukan langkah preventif terhadap masyarakat di sekitar pegunungan tersebut. Alat itu (seismograph) tidak bisa menentukan kapan gunung itu akan meletus.

Jadi, kapan terjadinya gempa besar tidak bisa diprediksi. Sementara potensi Tsunami berangkat dari hasil hitungan besaran gempa yang telah terjadi, beserta faktor pengetahuan geologi dan geografis lainnya.

Sampai saat ini negara Jepang yang paling maju soal ilmu pengetahuan gempa “hanya mampu” menanggulangi (mengelimir) sekecil mungkin korban dengan membuat bangunan tahan gempa, tetapi Jepang tetap belum mampu memprediksi datangnya gempa.

Gempa dahsyat 9 skala richter disusul Tsunami besar yang terjadi wilayah Tohoku, Jepang bulan Maret 2011 lalu terjadi begitu saja. Sebelumnya tanpa mereka ketahui pasti waktu dan tempatnya. Masyarakat wilayah itu sedang beraktifitas seperti biasa saat gempa besar itu terjadi.

Andai ilmu pengetahuan bisa memprediksi tempat, waktu dan besaran gempa, misalnya hari dan waktu tertentu, maka pada hari itu seluruh masyarakat sudah pasti bersiap-siap. Mereka tidak usah (dilarang) beraktifitas ke kantor, pusat berbelanjaan, wisata, dan lain-lain di dalam gedung dan tempat bahaya gempa. Mereka dikumpulkan saja ditempat tertentu yang sudah dibangun untuk pengamanan dari akibat gempa.

Namun nyatanya hingga kini gempa seringkali terjadi mendadak, saat masyarakat wilayah itu sedang beraktifitas baik di rumah, kantor, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik lainnya. Pada situasi itu, ilmu pengetahuan gempa yang disosialisasikan kepada publik “hanya bisa” memberi tips-tips langkah darurat yang harus diambil masyarakat saat sedang terjadi gempa. Tips dari ilmu pengetahuan gempa tersebut bertujuan meminimalisir jumlah korban akibat gempa, bukan meniadakan gempa dan akibat yang ditimbulkannya.

Kedua, gempa dikaitkan dengan kepemimpinan nasional. Tersebar tulisan di medsos bahwa gempa Lombok “akibat” sikap terbaru politik Tuan Guru Bajang, gubernur NTB, yang mendukung Jokowi untuk Pilpres 2019, sebelumnya beliau diposisikan bukan pendukung Jokowi.

Pengkaitan musibah gempa dengan sikap politik gubernur itu sama sekali tidak berdasar. Persoalan dunia politik, gubernur, presiden, atau kepemimpinan nasional tak ada kaitanya dengan akan terjadinya musibah gempa.

Gempa merupakan fenomena alam. Lombok, Bali dan sekitarnya secara geologis dan geografis memang berada di wilayah rawan gempa, baik gempa vulkanis–dengan adanya gunung berapi, serta gempa tektonis–dengan letaknya di zona patahan bumi.

Menurut penjelasan resmi Kepala Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Prof. DR.Ir Dwikorita Karnawati, Gempa yang kemarin terjadi (Minggu malam 5/8/2018) merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas patahan naik atau sesar naik Flores. Mekanisme sumbernya menunjukkan gempa tersebut dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan naik. (sumber berita)

Gempa itu berkekuatan 7 SR dari kedalaman 15 km. Pusat gempa 18 km Barat Laut Lombok Timur NTB. Gempa hari Hari Minggu kemarin merupakan gempa bumi utama dari satu rangkaian dengan gempa 6,4 SR pekan lalu.

Dari penjelasan ilmiah tersebut, apa kaitannya dengan “manuver politik” dan “kepemimpinan nasional”? Tidak ada!

Sejak Indonesia masih berbentuk Hindia Belanda (pemerintahan Kolonial Belanda) kemudian setelah merdeka dipimpin presiden Soekarno hingga presiden selanjutnya sampai Jokowi saat ini, sejumlah gempa bumi pernah terjadi di wilayah negara kita. Wilayah itu memang “sudah ditakdirkan” secara geologis-geografis berada di zona rawan gempa.

Jepang yang tergolong negara maju dan makmur dengan situasi politik relatif stabil saja terkena musibah gempa yang tak bisa diperkirakan sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *