Yosep Titirlolobi : ” Urus Calon Polwan Afirmasi Otsus MRPB Malas Tahu, Tetapi Menyangkut Calon Pj Gubernur MRPB semakin Sibuk Didepan”

Manokwari Raya
Bagikan berita ini

JAKARTA,Honaipapua.com, -Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Papua Barat (PA GMNI) sangat menyesalkan sikap Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) yang lebih sibuk fokus mengurus Carateker Gubernur Papua Barat MRPB dan tampil semakin didepan, tetapi mereka seakan tutup mata dan malas tahu dengan nasib calon polwan asli papua afirmasi Otsus yang diduga diterlantarkan nasib mereka tanpa diperjuangkan oleh MRPB.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Papua Barat Yosep Titirlolobi dalam rilisnya kepada media ini via Jakarta, Senin 25/04/2022.

Menurut Yosep, Lembaga Kultur Majelis Rakyat Papua Barat itu seperti sudah lupa akan tupoksi dan wewenangnya sebagai lembaga kultur yang seharusnya tugasnya adalah memperjuangkan aspirasi Orang Asli Papua (OAP), bukan sibuk pencitraan ke Jakarta untuk mengurus nama-nama pejabat Gubernur yang bukan domainnya.

Seharusnya MRPB itu tugasnya adalah mengawal anggaran otsus, mengawal anggaran infrastruktur otsus, mengawal honorer 512 yang hampir 90% orang asli papua yang sampai sekarang belum ada kejelasan, mengawal dan meminta kepada Gubernur dan DPRD untuk membuat satu regulasi aturan untuk para pengusaha papua agar bisa bersaing dengan para pengusaha non papua, memperjuangkan nasib perempuan papua.

“Dorang MRPB itu paling semangat kalau datang ke Jakarta untuk ketemu Kemendagri, atau kantor kepresidenan untuk merekomendasikan nama-nama pejabat gubernur, tetapi dorang macam rasa gensi kalau ketemu perempuan papua calon polwan afirmasi Otsus dimana hampir puluhan orang yang tinggal di mess papua barat di jalan Tebet Jakarta Selatan, dimana keadaan mereka sangat kekurangan dan pas-pasan sementara mereka berjuang sendiri di jakarta dalam mencari keadilan tentang nasib mereka dalam penerimaan tes calon polwan dari afirmasi Otsus kemarin di papua barat.”beber Yosep.

Lanjut Yosep, Padahal tugas dan wewenang MRPB itu sudah jelas salah satunya adalah memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hal-hal orang asli papua tentang memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya dan tata cara pelaksanaannya dan itu tertulis di Pasal 40 PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRPB, bukan pimpinan MRPB sibuk urus pejabat gubernur yang bukan kewenangannya, ujar Yosep.

” Nasib calon Polwan afirmasi Otsus mereka MRPB tidak urus tetapi paling sibuk urus carateker yang bukan domainnya MRPB, padahal dari hotel mereka pimpinan MRPB dan sebagian anggota MRPB yang nginap di daerah mangga besar Jakarta pusat kalau menuju Mess Papua Barat di Jakarta Selatan cuman naik Grab 60 ribu tetapi mereka MRPB rasa berat sekali.”beber Yosep.

Kata Yosep, MRPB itu seharusnya tahu bahwa tugas dan wewenangnya adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubenur yang diusulkan nanti di Pilkada 2024, sementara mengenai Pejabat Gubernur itu bukan tupoksinya MRPB untuk masuk keranah itu.

Sesuai aturan Presiden Jokowi Widodo yang akan menentukan pejabat (Pj) gubernur untuk mengisi kekosongan akibat absenya Pilkada 2022 dan 2023 dan Kemendagri akan mengajukan tiga nama Pj gubernur kepada presiden dan kemudian presiden akan menentukan siapa orang yang tepat untuk menduduki jabatan pejabat gubernur menggantikan gubernur papua barat sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016, ungkap Yosep.

“Itulah kalau pimpinan MRPB tidak paham tentang tugas dan wewenangnya sehingga seenaknya saja menabrak kewenangan lembaga lain, karena didalam aturan MRPB tidak ada tertulis MRPB membawa aspirasi, memberikan pertimbangan kepada Presiden atau Mendagri.”tuturnya.

Lanjut Yosep, PA GMNI Papua Barat sendiri akan menyurati presiden agar usulan pimpinan MRPB untuk 4 calon Pj gubernur papua barat yang diusulkan oleh MRPB agar tidak usah didengar oleh Presiden Jokowi mengingat sudah jelas bahwa soal Pj gubernur itu adalah hak progratif presiden, jadi jangan membodohi masyarakat.

Kebetulan saya ada dijakarta, kalau soal berita yang beredar bahwa MRPB ada usulkan 4 nama ke presiden, semua orang bisa juga kalau cuman kasih masuk surat, kalau bagi saya itu cuman gaga-gagahan saja mereka pimpinan MRPB, belum tentu surat itu masuk sampai ke meja presiden paling tidak surat itu menumpuk dimeja staf KSP.

Kecuali mereka MRPB bertemu langsung dengan Mendagri atau bertemu langsung dengan presiden baru kami dari PA GMNI Papua Barat angkat topi, tetapi kalau cuman ketemu staf KSP di Kantor Staf kepresidenan itu berarti tidak ada yang spesial disitu.

“Ibarat orang kasih masuk lamaran ke perusahaan kalau perusahaan senang dengan lamaran kita berarti perusahaan menerima berkas kita, tetapi kalau perusahaan tidak panggil berarti berkas lamaran itu tidak diterima dan menumpuk disitu,” tegas Yosep. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.