Tuntut Ganti Rugi, SD Inpres 74 Sorong Dipalang

Manokwari Raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong, Honaipapua,- Sekolah Dasar Inpres 74 Sorong yang beralamat di jalan Jendral Sudirman Kota Sorong, di palang pemilik tanah adat dari marga/keret Nawarisa.

Akibat pemalangan yang dilakukan oleh pemilik hal ulayat, puluhan murid SD yang berencana mengikuti ujian Nasional hari pertama terancam batal ikuti ujian sekolah.

Dari pantauan media ini, setelah mendapat informasi, personil Polsek Sorong Kota mendatangi tempat palang, dan tak lama kemudian petugas membuka paksa palang yang menutupi pintu pagar Sekolah SD Inpres 74, Kamis (3/5) kemarin pagi.

Pada saat akan di bukanya palang, sempat terjadi adu argumentasi antara Warga, Guru, Orang Tua Murid dan petugas Kepolisian dengan pemilik tanah marga/keret Nawarisa yang menolak dibukanya palang.

Setelah palang berhasil di buka, kemudian para Guru dan Kepala Sekolah SD Inpres 74 memasuki ruangan Kantor Sekolah SD Inpres 74 untuk mengambil berkas dokumen ujian untuk dibawa ke Sekolah SD Negeri 2 yang beralamat di kelurahan Remu Selatan, dengan tujuan agar para siswa dapat melaksanakan Ujian Nasional yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan ujian. Para murid telah dipindahkan menggunakan Mobil Patroli Polisi, Angkutan Umum dan Kendaraan Dinas.

Menurut warga, pemalangan yang dilakukan Marga/keret Nawarisa dinilai telah mencederai Dunia Pendidikan namun pihak Marga/keret Nawarisa memiliki alasan yang kuat.

” Kami sudah memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kota Sorong untuk membayar tanah kami sebesar 5 miliar, dan tuntutan kami ini sudah disampaikan sejak tahun 1982, bahkan kami sudah menyampaikan permasalahan tersebut ke DPRD Kota Sorong, namun tidak mendapatkan Respons atau Solusi terkait permintaan kami, “terang Penina mewakili pihak Keluarga Besar marga/keret Nawarisa.

Dari hasil pantauan media ini bahwa pihak kepolisian meminta kepada pihak Keluarga marga/keret Nawrisa untuk menyelesaikan persoalan tersebut di Kantor Kepolisian bersama pihak pemerintah kota sorong agar mendapatkan kepastian hukum, sehingga permasalahan masyarakat adat dapat diselesaikan. (ory)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *