Ortis F. Sagrim S.T DIDUGA KORUPSI BANTUAN PENDIDIKAN KE LUAR NEGERI Kadis Pendidikan PB Harus Diperiksa

Manokwari Raya
Bagikan berita ini
  • 44
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    44
    Shares

Manokwari, Honaipapua.com,- Komisi D DPR Papua Barat meminta aparat penegak hukum untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Provinsi Papua Barat (PB) karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Hal itu dikatakan Ketua Komisi D Bidang Pendirikan DPR Papua Barat, Ortis F. Sagrim S.T kepada pewarta usai mengikuti rapat paripurna istimewa di ruang sidang DPR Papua Barat, Rabu (6/6).

Menurut Sagrim, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Papua Barat ada dana bantuan pendidikan mahasiswa ke luar negeri yang pertanggungjawabannya tidak jelas dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

“Perlu saya sampaikan bahwa bantuan luar negeri ini tiga tahun berturut-turut, masing-masing nilainya Rpmiliar. Dalam beberapa kali pembahasan, kami sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk menjelaskan secara mendetail tentang dana Rp 60 miliar per tahun ini,”beber Ortis Sagrim.

Politisi muda ini mengaku bahwa pihaknya sudah meminta laporanmonitoring serta hasil akhir evaluasi dari penggunaan dana APBD untuk bantuan mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar negeri tersebut. sayangnya permintaan itu tidak digubris Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat beserta jajarannya.”Mereka terkesan cuek terhadap lembaga pengawasan,”tukas Ortis Sagrim.

Karena pembayaran dana sebesar Rp 60 miliar per tahun harus dilakukan berdasarkan surat keputusan (SK)Gubernur Papua Barat sehingga terlihat tak ada kejelasan dalam pengelolaan dana tersebut.“Apakah Dinas Pendidikan sendiri atau kah ada pihak ketiga yang kelola, kami juga minta kontrak kerjasama tapi tidak diberikan,”lugas Sagrim.

Lanjut politisi Partai Golkar ini, sesuai informasi yang diperoleh, sejumlah mahasiswa yang kuliah di Jerman mengeluh bahwa hanya nama mereka yang diusulkan tetapi nilai uang yang diterima tidak sesuai dengan nilai yang tertera di dalam APBD Papua Barat.

“Jika ada temuan dalam LHP BPR-RI tahun 2017 khususnya Dinas Pendidikan maka saya minta pihak penegak hukum untuk memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pemeriksaan,khusus terkait dana bantuan beasiswa luar negeri ini,”kata Ortis Sagrim.

Sagrim menyebut sungguh luar biasa dana otsus memiliki item belanja yang jelas yaitu pendidikan dan kesehatan tetapi realisasinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sehingga diduga terjadi kerugian Negara.

“Apa tugas Kepala Dinas Pendidikan, apa yang dia (Kadis Pendidikan) buat, kemudian, kemana uang beasiswa mahasiswa luar negeri itu, harus jelas. Saya nilai bahwa Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat sangat tertutup,”tukas Ortis Sagrim. (del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *