Kepala OPD Malas Akan Dicopot Jabatan

Jayapura
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, HonaiPapua.com,– Pemerintah Provinsi Papua siap memberikan sanksi tegas, bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang malas mengikuti rapat pimpinan dan malas kerja.

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo mengatakan, sanksi tegas yang akan diberikan kepada pimpinan OPD yang malas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berupa pencopotan jabatan.

“Pokoknya kalau kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua tidak bisa mengikuti peraturan ya sanksinya copot jabatan saja, buat apa susah – susah tegur tapi tidak mau dengar malah tambah bandel kita copot saja biar aman,” kata Soedarmo kepada wartawan di Jayapura, Jumat (18/5//2018).

Dikatakan, untuk mencopot jabat OPD harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dimana pihaknya akan menegur kepala OPD yang malas.

“Tapi kalau yang malas – malas ini kita tegur dulu mulai teguran tulisan 1 sampai 3 kalau masih bandel ya kita copot dari jabatan itu aja,” tegas Soedarmo.

Soedarmo menjelaskan, ada beberapa pimpinan OPD sering malas saat di undang untuk mengikuti rapat pimpinan bersama Gubernur Papua maupun rapat – rapat lain.

“Ya, itu harus ada teguran, karena saya sudah berkali – kali saya undang pimpinan OPD banyak yang tidak hadir, hanya beberapa hadir,” ujarnya.
Soedarmo tidak menginginkan Kepala OPD Papua suka menyepelehkan pimpinan daerah.

“Ini yang saya bilang tadi, orang seperti ini tidak pernah menghargai pimpinan, kalau mereka tidak hadir itukan menyepelehkan artinya saya tidak mau seperti itu. Karena yang mengundang bukan orang lain tapi pimpinan untuk rapat,” kata Soedarmo.

Makanya, kata Soedarmo, dirinya sudah minta Asisten bidang umum sekda Papua untuk seluruh pimpinan OPD yang malas hadir pada acara pimpinan atau kegiatan resmi lain.

“Jadi, saya sudah minta asisten III untuk mencatat siapa kepala OPD yang tidak hadir untuk kita kasih teguran,” jelasnya.
Selain itu, rapat – rapat resmi yang suka molor atau terlambat itu akan di tegur agar selalu tepat waktu bagi seluruh OPD dan ASN.

“ Ya, termasuk masalah ketetapatan waktu rapat – rapat resmi yang tidak boleh molor lagi. Kalau ketepatan waktu untuk keseluruhan OPD dan ASN di lingkungan Pemprov Papua,” ujarnya. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *