BPK RI Sebut Pemprov Papua Empat Kali Raih WTP

Jayapura
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, HonaiPapupa.com,- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun 2017.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Diserahkan secara simbolis oleh Anggota VI BPK RI, Hary Azhar kepada Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo dan Ketua DPRP, Yunus Wonda dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua, Selasa (22/5/2018).

Kepala BPK Republik Indonesia, DR. Hary Azhar, mengapresiasi pencapaian WTP yang diraih Pemerintah Papua untuk keempat kalinya secara berturut – turut sejak 2014, pada masa pemerintahan Gubernur Lukas Enembe – Wakil Gubernur Klemen Tinal)

“ Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah Papua tahun 2017 telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, sehingga BPK berkeyakinan untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Hary dalam sambutannya.

Pencapaian WTP yang keempat kalinya ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPR Papua, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait permasalahan kesejahteraan rakyat Indonesia yang belum sepenuhnya merata dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk Papua.

“ BPK memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat yakni dengan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sesuai amanah undang-undang Dasar 1945,” jelasnya.

“ BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi ekonomis, efisien dan efektif sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” sambung Azhar.

Menurutnya, BPK RI akan terus berupaya mendorong perbaikan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan secara sistematis dan konsisten dalam mengelolah keuangan daerah untuk mensejahterakan masyarakat Papua.

“Di Papua ada dana Otsus, maka hati hatilah dalam mengelola. Provinsi Papua sudah WTP, semoga rakyatnya tambah sejahtera,” kata Haris dalam pantun untuk mengakhiri sambutanya.

Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menyatakan, laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah provinsi Papua ini sangat penting.

“ Laporan hasil pemeriksaan ini juga merupakan media untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, mulai dari perencanaan pengelolaan, dan pertanggungjawaban serta atas seluruh aset kewajiban dan ekuitas pemerintah provinsi Papua,” kata Soedarmo.

Dijelaskan, Pemerintah Provinsi dapat mengetahui kewajaran pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, dan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu juga memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah, dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

“ Jadi, laporan hasil pemeriksa ini membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah, untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Papua, “tutupnya. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *