Ini Jawaban Pemda Intan Jaya Atas Demo Mahasiswa Soal Bantuan Biaya Pendidikan

Hukrim
Bagikan berita ini
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

INTAN JAYA, Honaipapua.com,- Bantuan pendidikan pada tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Intan Jaya, tidak dianggarkan karena anggaran di fokuskan penyelesaian perang dan Rehablitasi kantor-kantor Pemerintahan dan Rumah-Rumah dinas yang telah dibakar dan rusak berat di wilayah ibu kota kabupaten akibat kerusuhan dan perang Pilkada Intan Jaya, dan juga karena Pilkada Susulan di beberapa TPS pada Pilkada Bupati 2017 lalu. Demikian disampaikan Kabag Humas Dan Protokol SETDA Kabupaten Intan Jaya, Yoyakim Mujizau,S.STP.

” Yang pelakunya bukan hanya massa kandindat no urut 2 melainkan oknum-oknum mahasiswa yang diduga ikut dalam konflik dan provokasi massa, sehingga terjadi Konflik Pilkada antar massa dan merusak semua fasilitas pemerintah Daerah,”beber Yoyakim.

Dikatakan Yoyakim, mahasiswa harus bertanggung jawab juga jangan lembar batu sembunyi tangan, justru mahasiswalah yang menjadi provokator utama dalam konflik Pilkada berkepanjangan di Intan Jaya.

Menurutnya, mahasiswa harusnya memberikan pandangan positif dan konstruktif kepada masyarakat kita yang belum mengerti. Dan jangan bilang sayangi Daerah, masyarakat, dan Alam Intan Jaya, kalau mahasiswa sendiri jadi provokator dan aktor perusak pembangunan dan tatanan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Intan Jaya.

” Jadi Bantuan study ini akan dianggarkan pada tahun anggaran 2019, dengan syarat dan ketentuan penerimaan beasiswa yang akan diperketat atau seleksi tentang syarat dan ketentuan yaitu, memperhatikan pendidikan langkah seperti Penerbangan, Akmil, Akpol, Kedokteran, IPDN, dan lainnya sesuai ketentuan yang akan diberlakukan, “bebernya.

Kata Yoyakim, nilai KHS yg bagus bagi Mahasiswa Umum sebagai ketentuan dan syarat penerima Bantuan atau beasiswa, supaya tdk semua menerima bantuan/beasiswa,”tuturnya.

” Kalau mahasiswa/i hendak audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, berarti tunggu sampai setelah HUT RI 17 agustus 2018, setelah HUT baro bisa melakukan Audiensi dengan Mahasiswa, sehingga Mahasiswa bisa menyampaikan Aspirasi langsung kepada Pemerintah Daerah,”ungkapnya.

Ia menambahkan, Audiensi mau diadakan oleh pemerintah dan mengundang mahasiswa atau mahasiswa yang adakan lalu mengundang pemerintah itu akan diatur nanti setelah HUT RI. (Ap)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *