PPKM Selesai LBH Gerimis Siap Buka Pendampingan Hukum Geratis Di Kaimana, Bintuni Dan Manokwari

Hukrim
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,Honaipapua.com, -Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) Papua Barat, Yosep Titirlolobi, SH mengatakan, untuk membantu masyarakat Provinsi Papua Barat dalam mencari keadilan, LBH Gerimis siap membuka perwakilannya di Kaimana, Manokwari dan Bintuni guna membantu pendampingan hukum secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat tidak mampu setelah PPKM selesai.

Ini adalah amanah dari almarhum Pendiri LBH Gerimis Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, SH, yang mana sebelum meninggal almarhum berkeinginan untuk membuka Lembaga Bantuan Hukum di tiga kabupaten ini, dalam membantu masyarakat secara gratis, termasuk di ibu kota Provinsi Papua Barat, yang selama ini belum sempat terealisasi oleh almarhum Jimmy ijie.

” Sehingga dalam waktu dekat, kami akan membuka Lembaga Bantuan Hukum seperti yang di inginkan almarhum, “ujar Yosep, yang juga sebagai pengacara di Papua Barat, “tutur Yosep kepada media ini Jumat (27/8).

Lanjut Yosep, dengan hadirnya LBH Gerimis di setiap daerah, tentu akan membantu dan menjawab kerinduan masyarakat yang selama ini Ingin mencari keadilan. Dengan adanya LBH di setiap daerah tentu akan sangat membantu mereka yang selama ini tidak paham tentang hukum.

Menurut Yosep, setelah berbagai surat yang masuk di kantor LBH Gerimis dari beberapa para tokoh, Tokoh-tokoh pemuda, tokoh Agama dan bahkan ada beberapa kepala kampung, maka, kami bertekat untuk menjawab itu dengan menghadirkan lembaga bantuan hukum kami di 3 daerah tersebut, karena sasaran kami adalah masyarakat tidak mampu.

“Sementara ini, kami lagi cari tempat untuk dikonrak atau disewa agar kantor Lembaga Bantuan Hukum bisa berdiri di Manokwari yang rencananya alamat kantor LBH Gerimis di daerah Sanggeng. Sedangkan kalau untuk Bintuni dan Kaimana sementara tempatnya sudah kami dapat tinggal realisasi pembayaran, “beber Yosep.

Mereka yang datang ke LBH Gerimis untuk meminta bantuan hukum, cukup dengan membawa KTP dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat melalui kelurahan, kecamatan atau kepala kampung, maka mereka langsung akan didampingi secara gratis oleh para Advokat-advokat LBH Gerimis dalam menangani persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak mampu.

Yosep menambahkan, mengingat, bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat selama ini atas adagium hukum tajam kebawah, hukum tumpul keatas, karena keberadaan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah jelas, hal ini tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (access to justice) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak.

” Tujuan dibukanya Lembaga Bantuan Hukum dengan dasar UU No 16 tahun 2011 sebagai payung hukum, agar lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dan dapat lebih bergerak bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum didalam pelayanan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu, “tambah Yosep lagi. (***)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *